Suara.com - Pengunduran diri mendadak Joao Angelo De Sousa Mota dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara per hari Senin, 11 Agustus 2025 cukup mengejutkan.
Pasalnya, keputusan ini datang hanya enam bulan setelah ia ditunjuk untuk mengemban amanah tersebut. Joao secara terang-terangan menyebut alasan di balik pengunduran dirinya, yakni minimnya dukungan dari para pemangku kepentingan dan mandeknya pencairan anggaran yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan program swasembada pangan.
Dalam keterangan resminya, Joao mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung kedaulatan pangan tidak didukung sepenuhnya oleh para pembantunya.
"Kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol," tegas Joao.
Menurut dia, sistem birokrasi di BPI Danantara sangat berbelit-belit dan justru menghambat percepatan program pangan nasional.
Ia juga menyayangkan belum adanya kontribusi nyata terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan petani, sehingga ia merasa harus bertanggung jawab dan meminta maaf.
Menanggapi pengunduran diri ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai induk perusahaan Agrinas buka suara. Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, menyatakan pihaknya menghormati keputusan Joao sebagai langkah profesional.
Ia memastikan operasional Agrinas tidak akan terganggu dan proses transisi kepemimpinan akan dilakukan dengan tertib dan terencana. Pernyataan Rosan tersebut seolah ingin meredam kekhawatiran publik, meski alasan di balik pengunduran diri Joao telah menjadi isu utama yang beredar.
Isu terkait mandeknya anggaran dan birokrasi yang berbelit-belit ini ternyata sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Sebagai respons, Presiden langsung memanggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aris Marsudiyanto, untuk membahas birokrasi yang berbelit dan hubungannya dengan pengunduran diri Joao Mota.
Aris membenarkan bahwa pertemuannya dengan Presiden membahas secara menyeluruh mengenai masalah ini. "Itu dari awal Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus perbaiki proses birokrasi kita, sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur," kata Aris.
Presiden Prabowo menekankan perlunya memangkas birokrasi agar proses berjalan cepat, terutama untuk program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti dana desa, penyaluran pupuk, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Presiden Prabowo menilai tata kelola birokrasi di Indonesia masih berbelit-belit, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif di angka 5,12 persen pada kuartal II-2025.
Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar fokus pemberantasan korupsi dan tindakan ilegal lainnya dalam birokrasi semakin ditingkatkan.
Aris mengakui mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota dari Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara juga turut dibahas.
"Ya semuanya, semuanya (dibahas). Itu dari awal Presiden sudah menyampaikan bahwa kita harus perbaiki proses birokrasi kita, sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur," kata Aris, dikutip dari Antara.
TERPOPULER
