Infografis
Dilema Potensi Pemasukan vs Perlindungan UMKM
Rencana besar ini tentu saja menimbulkan pertanyaan krusial: apakah pengawasan ketat ini tidak akan "mengganggu" jutaan pelaku UMKM yang selama ini berada di sektor informal?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa targetnya bukanlah para pelaku usaha kecil.
"Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundangan, itu yang akan kita terus enforce," ujarnya.
Pemerintah menjamin bahwa fasilitas perpajakan untuk UMKM tetap berlaku:
- Omzet hingga Rp500 juta per tahun: Bebas Pajak Penghasilan (PPh).
- Omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun: Dikenai PPh Final sebesar 0,5%.
Tantangannya terletak pada implementasi di lapangan.
Bagaimana otoritas pajak dapat secara akurat membedakan antara pedagang eceran kecil dengan omzet puluhan juta rupiah dan pedagang besar yang menyembunyikan omzet miliaran rupiah?
Inilah "garis tipis" yang harus dijaga agar upaya optimalisasi penerimaan tidak justru mematikan denyut ekonomi rakyat.
Fokus utama pemerintah, menurut Sri Mulyani, adalah aktivitas ilegal yang selama ini merugikan negara dalam jumlah masif.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan ribuan titik tambang ilegal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Baca Juga: Amarah Pati Menggema ke Jakarta, Kemendagri Semprot 104 Daerah yang Naikkan PBB Gila-gilaan
"Kita akan lebih kepada yang illegal activity shadow economy," tegas Sri Mulyani.
Masa Depan Ekonomi Indonesia yang Lebih Terang
Langkah pemerintah untuk menjangkau shadow economy adalah sebuah keniscayaan.
Ini bukan hanya soal mengejar target penerimaan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan (fairness) bagi para wajib pajak yang selama ini patuh.
Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada eksekusi yang presisi, pemanfaatan teknologi yang canggih, serta komunikasi publik yang efektif untuk meredam kekhawatiran di tingkat akar rumput.
Jika dilakukan dengan benar, "menyinari" ekonomi bayangan dapat menjadi langkah transformatif untuk memperkuat fondasi fiskal Indonesia.
Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah pemerintah ini sudah tepat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
