- Mendagri Ingatkan Tak Ada Kegiatan Seremonial di Pemda
- Pejabat Daerah Tidak Lakukan Flexing Kekayaan
- ASN Sementara Dilarang Dinas Luar Negeri
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak mempertontonkan pemborosan anggaran dengan menggelar pesta atau kegiatan seremonial.
Pasalnya, saat ini kondisi di tengah masyarakat tidak kondusif dan mudah tersulut emosi.
"Berikutnya lah, menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," ujar dia dalam rapat inflasi daerah seperti yang dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (2/9/2025).
Mantan Kapolri ini menuturkan, jika memang terpaksa adanya kegiatan seremonial, maka digelar secara sederhana. Menurutnya, acara besar-besaran yang digelar oleh pemda itu rawan diselewengkan banyak pihak untuk dijadikan bahan fitnah di media sosial, seperti TikTok dan X.
![Ratusan anggota Nayantaka DIY dan Jaga Warga berjaga di kawasan Malioboro, Senin (1/9/2025). [Kontributor/Putu]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/01/19151-demo-di-dprd-diy.jpg)
"Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat," imbuhnya.
Tidak hanya kegiatan di kantor saja, Tito juga mengingatkan, pejabat daerah juga tidak jangan digelar mewah dan besar-besar. Perilaku pejabat daerah dalam menghadapi masyarakat juga perlu jangan terprovokasi.
"Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan sosial media, terutama TikTok, jadi hati-hati. Menjarah juga ada live pakai TikTok," katanya.
"Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan," sambung Tito.
Terakhir, Tito juga meminta, para ASN dilingkungan Kemendagri diharamkan sementara untuk dinas ke luar negeri. Dirinya tak akan memberi izin untuk siapapun yang ingin ke luar negeri.
Baca Juga: Pemerintah Mau Guyur Bansos untuk Redam Gelombang Aksi Massa, Terutama Beras
"Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif," pungkasnya.