Pemerintah Mau Guyur Bansos untuk Redam Gelombang Aksi Massa, Terutama Beras

Suara.com - Pemerintah pusat menyerukan pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hal ini sebagai reaksi atas gelombang aksi massa masyarakat yang terus terjadi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, bansos itu sebenarnya memang harus rutin disalurkan kepada masyarakat. Sebab, bansos merupakan program selalu digelar oleh pemerintah baik itu berupa uang maupun pangan.

Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan bansos beras yang disalurkan oleh Bulog untuk puluhan juta orang.

"Kami bersama dengan Mentan, Kepala Bulog, Kepala Badan Pangan melakukan gerakan pasar murah di seluruh kecamatan, (beras) yang dikeluarkan dari Bulog lebih kurang 43.000 ton. Itu menjangkau 34 juta orang," ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah seperti dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (2/9/2025).

Di sisi lain, Mantan Kapolri itu juga mengingatkan, pemerintah daerah untuk memanfaatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog untuk juga meredam kenaikan harga beras yang tengah melambung tinggi.

Diakuinya, Perum Bulog memang harus didukung oleh pemerintah daerah agar penyaluran beras SPHP bisa mencapai target.

"Kami sudah menyampaikan saluran yang bisa digunakan adalah pemerintah daerah, baik melalui pasar, BUMD, maupun gerakan-gerakan lewat kecamatan, misalnya," katanya.

Tito mengklaim, program bansos yang digulirkan pemerintah itu bisa menurunkan harga-harga pangan. Hal ini terbukti dari tingkat inflasi pada Agustus yang alami deflasi 0,08 persen, disumbang dari sektor pangan.

"Deflasi, penyumbang utamanya adalah pangan yang menurunkan angka ini," pungkas Tito.