Gebrakan Menkeu Baru Salurkan Rp 200 T ke Bank Himbara, Apa Dampaknya?

Suara.com - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menggenjot perekonomian dengan berencana menyuntikkan dana sebesar Rp200 triliun atau sekitar US$12 miliar ke dalam sistem perbankan

Dana ini akan disalurkan melalui bank-bank milik negara (Himbara) atau BUMN, dengan tujuan utama untuk memacu penyaluran kredit ke berbagai sektor.

Kebijakan ini merupakan bagian dari serangkaian upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6% dan mendekati target ambisius 8%.

Inisiatif ini hadir sebagai respons terhadap kondisi belanja fiskal yang masih lemah dan pertumbuhan jumlah uang beredar yang melambat.

Hal ini dipastikan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi restu Presiden Prabowo untuk menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun dari total yang mengendap Rp 425 triliun.

Ia menjelaskan, dana itu ditempatkan di bank himbara untuk mendorong penyaluran kredit ke masyarakat.

“Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank) enggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, dana tersebut tidak boleh digunakan bank untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Menurut dia, pemerintah ingin memastikan peredaran uang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus, termasuk alokasi Rp16 triliun untuk kredit murah, dukungan sektor perumahan, serta skema berbagi beban (burden-sharing) yang kembali diaktifkan bersama Bank Indonesia (BI).

Sementara itu, BI juga telah merespons kondisi pasar dengan memangkas suku bunga acuan hingga 100 basis poin sepanjang tahun ini dan mendukung likuiditas dengan mengurangi penerbitan dan suku bunga SRBI.

Analis dari BNI sekuritas memperkirakan, suntikan dana jumbo ini  akan memberikan dampak signifikan pada neraca keuangan bank-bank BUMN.

Angka tersebut setara dengan 4,8% dari total kredit dan 4,6% dari total simpanan bank BUMN per kuartal pertama tahun 2025.

Jika dana ini dialokasikan secara merata sebesar Rp50 triliun untuk setiap bank BUMN utama, rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) akan membaik antara 3 hingga 11%.

Secara spesifik, LDR Bank Mandiri dan BRI diperkirakan akan meningkat sekitar 3%, sementara BNI sekitar 5%, dan BTN akan mengalami perbaikan terbesar hingga 11%.

Peningkatan likuiditas ini diharapkan dapat meningkatkan potensi keuntungan bank. Dengan asumsi penurunan biaya pendanaan (Cost of Fund/CoF) sebesar 10 basis poin, pertumbuhan laba bersih bank-bank ini berpotensi naik 2 hingga 12%.

BRI diperkirakan mengalami kenaikan laba bersih sebesar 2%, Bank Mandiri 3%, BNI 5%, dan BTN menjadi yang paling diuntungkan dengan kenaikan hingga 12%.

Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat untuk menstimulasi ekonomi dari sisi permintaan kredit, sekaligus memberikan dorongan positif bagi kinerja perbankan nasional.

Para pelaku pasar kini menanti realisasi kebijakan ini dan dampaknya terhadap pergerakan pasar saham, terutama di sektor finansial.