Infografis
- Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa penanganan polusi udara di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekpunjur.
- Menurut Bima Arya, tantangan polusi di wilayah ini sangat kompleks dan saling terhubung
- Bima Arya mendesak kepala daerah di wilayah aglomerasi untuk tidak hanya membangun infrastruktur ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan kultur penggunaan transportasi publik.
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa penanganan polusi udara di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekpunjur tak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ia menyerukan perlunya penguatan strategi melalui kerja sama lintas wilayah yang terintegrasi.
Menurut Bima Arya, tantangan polusi di wilayah ini sangat kompleks dan saling terhubung, sehingga harus ditangani dengan kebijakan berbasis bukti, sistem pelaporan yang jelas, dan penindakan tegas terhadap sumber polusi.
“Pada saat yang sama, kesadaran publik dan penyediaan transportasi publik yang memadai harus didorong secara simultan. Kita perbaiki sistemnya, lakukan inovasi agar sarana semakin baik, dan terus mengedukasi warga agar mau dan bisa menggunakan transportasi publik,” ujar Bima Arya melalui keterangan tertulis dikutip Selasa (30/9/2025).
Lebih lanjut, Bima Arya mendesak kepala daerah di wilayah aglomerasi untuk tidak hanya membangun infrastruktur ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan kultur penggunaan transportasi publik di masyarakat. Kunci utamanya adalah teladan dari pejabat publik.
"Pejabat publik perlu memberi teladan dengan menggunakan transportasi umum agar meningkatkan sensitivitas dan mendorong partisipasi publik," tegasnya.
Bima yakin bahwa jika terjadi gerakan masif masyarakat beralih ke transportasi publik, pemerintah akan semakin terdorong untuk memperbaiki layanan. Strategi pengendalian pencemaran udara pun dapat diterapkan dengan lebih presisi.
Di sisi lain, Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, sepakat bahwa kerja sama kawasan aglomerasi adalah solusi. Namun, ia menyoroti masalah mendasar yang menghambat: perbedaan kepentingan politik antar daerah.
"Masalah dasar yang terjadi adalah setiap daerah memiliki kepentingan politik yang berbeda sehingga menghambat koordinasi antar wilayah," kata Novita.
Novita menyerukan komitmen "Jejak Langkah untuk Udara Bersih" dan menekankan bahwa penanganan polusi udara lintas daerah harus dijadikan prioritas. Ia mengamini usulan Bima Arya.
Baca Juga: Kebijakan Pengendalian Udara 20 Tahun Mati Suri, Investasi Ekonomi Terancam?
"Para pemimpin harus mencontohkan dengan menggunakan transportasi publik agar dapat merasakan kualitasnya secara langsung dan mendorong perbaikan berkelanjutan," katanya.
