Libatkan Pengemudi di Tim Revisi UU LLAJ, Dasco Perjuangkan SIM Gratis dan Rumah Subsidi

Suara.com - Pimpinan DPR RI dan pemerintah secara resmi menyepakati pelibatan sejumlah organisasi pengemudi untuk masuk langsung ke dalam tim penyusun revisi UU LLAJ.

Selengkapnya, aturan hukum yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Keputusan ini bukan sekadar basa-basi politik, melainkan sebuah terobosan yang menempatkan para pelaku utama di jalanan sebagai subjek, bukan lagi objek, dalam perumusan regulasi.

Kesepakatan ini lahir dari rapat lanjutan antara pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad dengan Aliansi Pengemudi Independen (API) dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10/2025).

Dasco menegaskan, keterlibatan pengemudi dalam tim perumus adalah hal mutlak.

DPR secara spesifik telah meminta Kementerian Perhubungan untuk segera mengkoordinir pembentukan tim gabungan ini, yang akan diisi oleh perwakilan organisasi pengemudi dan anggota Komisi V DPR RI.

"Tim ini berguna dalam membantu pihak DPR dalam hal ini Komisi V, yaitu untuk melakukan revisi UU," kata Dasco.

Menurut Dasco, pelibatan langsung ini bertujuan agar aspirasi yang selama ini disuarakan oleh para pengemudi dapat didiskusikan secara mendalam dan ditemukan jalan keluar konkret untuk diakomodasi dalam naskah undang-undang.

Ia menekankan urgensi proses ini dan meminta agar revisi UU dapat segera rampung tanpa harus menunggu lama. Pimpinan DPR pun berjanji akan mengawal ketat kinerja tim ini.

"Jadi mungkin kami Pimpinan DPR akan monitoring melalui teman-teman dari Pimpinan Komisi V apakah tim ini akan berjalan sesuai kita harapkan semua," tegasnya.

Lebih dari sekadar pelibatan dalam tim teknis, pertemuan ini juga mengupas tuntas sejumlah tuntutan kesejahteraan yang selama ini menjadi mimpi para pengemudi.

Dasco membeberkan beberapa aspirasi konkret yang siap diperjuangkan oleh DPR.

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah usulan untuk menggratiskan biaya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan SIM B2.

Menurutnya, aspirasi ini sangat masuk akal untuk dipertimbangkan.

"Ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh organisasi pemudi, di antaranya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan SIM B2 agar digratiskan, karena jumlahnya tak terlalu banyak," ungkapnya.

Tidak berhenti di situ, DPR juga menyoroti isu papan dan sandang para 'pahlawan logistik' ini.

Dasco menyatakan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk menciptakan skema rumah khusus bagi pengemudi angkutan logistik.

Hal ini didasari data miris yang menyebut bahwa 90 persen pengemudi kesulitan mengakses program perumahan bersubsidi yang ada saat ini.

"Nanti akan kita sambungkan dengan program kementerian perumahan yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya membuat rumah subsidi yang jumlahnya 3 juta rumah," janji Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.

Isu kesejahteraan juga merambah hingga ke masa depan generasi penerus. DPR mendorong agar anak-anak para pengemudi logistik mendapat akses prioritas untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Caranya adalah dengan memastikan mereka terdaftar dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang disediakan oleh pemerintah.

Untuk merealisasikan hal ini, Dasco menginstruksikan agar tim revisi UU LLAJ segera melakukan pendataan.

"Nanti di dalam tim tolong diinventarisir supaya bisa kita sambungkan dengan kementerian yang berkaitan dengan masalah ini. Nanti dibikin database-nya supaya bisa kita dorong berjalan," pungkasnya.