Meski Banyak Kasus Keracunan, Luhut Mau MBG Jalan Terus

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kontroversial kembali menjadi sorotan. Meskipun sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah daerah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa program tersebut tidak perlu dihentikan.

Pernyataan ini muncul merespons desakan keras dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara MBG karena dinilai menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan.

"Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini, kita perbaiki," kata Luhut dalam konferensi pers usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Jumat, seperti dikutip Antara.

"Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan."

Luhut meminta publik tidak terburu-buru menilai negatif program yang baru berjalan sembilan bulan ini. Ia berpendapat bahwa MBG memiliki manfaat jangka panjang yang krusial, yaitu membangun rantai pasok baru bagi kebutuhan pangan lokal, mulai dari telur, ikan, hingga pisang.

"Maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru," tegas Luhut. Ia menambahkan bahwa perbaikan dan evaluasi saat ini sedang dilakukan secara menyeluruh.

Luhut juga menyoroti pentingnya perluasan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program untuk memastikan distribusi makanan lebih tepat sasaran. Ia menjanjikan bahwa dengan perbaikan data dan sistem, pelaksanaan MBG akan semakin baik dalam tiga bulan ke depan.

"Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik," ujarnya optimistis.

Sebelumnya, AEI menilai program MBG sarat misalokasi anggaran dan tidak tepat sasaran. Ekonom Lili Yan Ing dari AEI menyarankan agar penerima MBG diubah dari yang bersifat universal menjadi targeted (tertuju).

"Dengan mengubah penerima MBG dari yang bersifat universal menjadi targeted, pemerintah dapat memperbaiki misalokasi anggaran serta menyesuaikan program dengan tujuan kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif,” ujar Lili.

Senada, Ekonom Milda Irhamni dari AEI menekankan pentingnya transparansi dan meminta evaluasi program dilakukan oleh lembaga independen untuk menghindari konflik kepentingan.

Meskipun kritik terus berdatangan, pernyataan keras Luhut Binsar Pandjaitan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk tetap melanjutkan program MBG, dengan fokus pada perbaikan sistem dan melibatkan peran daerah secara lebih luas.