- Perusahaan tambang yang sudah membayar reklamasi bisa beroperasi kembali.
- Sebanyak 190 perusahaan tambang dicabut izinnya pada September 2025.
- Ada beberapa perusahaan tambang yang sudah membayar jaminan reklamasi.
Suara.com - Kementerian ESDM membekukan sementara 190 izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan mineral dan batubara atau minerba. Langkah itu diambil karena ratusan perusahaan tersebut belum memenuhi kewajiban reklamasi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilowati mengungkap sejauh ini telah ada sejumlah perusahaan yang membayar jaminan reklamasi.
"Sudah ada yang masuk. Sudah ada yang membayar jaminan reklamasinya," kata Rita saat ditemui wartawan di di Gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Namun, Rita belum dapat merinci berapa angka pasti perusahaan yang tambang yang telah melaksanakan kewajibannya itu.
"Tapi, angka jelasnya saya harus konfirmasi kembali," kata Rita.
Kementerian ESDM pun memastikan, setelah pembayaran kewajiban itu, perusahaan tambang yang sempat dicabut izinnya bisa beroperasi kembali.
"Tunjukkan dulu bukti penempatannya (pembayarannya), diberikan ke Dirjen Minerba, jika sudah benar nanti diberi surat untuk bisa beroperasi," ujar Rita.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) mengeluarkan surat Dirjen Minerba Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 yang diterbitkan pada 18 September 2024, dan diteken langsung oleh Dirjen Minerba, Tri Winarno.
Dalam dokumen itu disebutkan, ratusan entitas usaha tambang belum memenuhi kewajiban reklamasi. Padahal sebelumnya, pemerintah sudah melayangkan tiga kali surat peringatan.
"Namun selama sanksi tersebut dikenakan, Pemegang IUP diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan termasuk juga lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan," demikian bunyi salinan surat tersebut.
TERPOPULER
