Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung

Suara.com - Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), mencuat menjadi sorotan setelah adanya kebingungan data terkait pengembalian anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan telah mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun karena belum terserap.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi bahwa angka yang dikembalikan adalah Rp100 triliun, yang ironisnya merupakan pengajuan tambahan yang bahkan belum dicairkan atau dialokasikan kepada BGN.

"Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Selasa (14/10/2025).

Meski dana tambahan Rp100 triliun itu hanya sebatas pengajuan yang batal, Purbaya menegaskan fokus utamanya adalah pada anggaran Rp71 triliun yang sudah dialokasikan dalam APBN 2025 dan sudah dipegang oleh BGN.

"Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp71 triliun. Bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa," jelas Purbaya.

Menurut data yang diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, realisasi anggaran MBG per awal Oktober 2025 baru mencapai Rp20,6 triliun dari total pagu Rp71 triliun, atau sekitar 29%. Sementara itu, jumlah penerima MBG sudah menyentuh 31,2 juta orang di seluruh Indonesia.

Menkeu Purbaya pun memastikan akan memantau ketat kinerja BGN hingga akhir Oktober, guna mendorong serapan anggaran program yang dinilainya sangat bagus ini.

Meski serapan tahun ini terhambat, dukungan pemerintah untuk program MBG tahun depan meningkat tajam. Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyebutkan bahwa BGN akan menerima Rp268 triliun untuk tahun 2026. Angka fantastis ini menjadikan BGN sebagai satu-satunya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet, menandakan komitmen kuat pemerintah terhadap program gizi dan kesehatan.