Setahun Prabowo-Gibran Dinilai Gagal dalam Penuhi Ekonomi Rakyat

Suara.com - Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, sebuah rapor merah mencolok dikeluarkan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).

Dalam evaluasi komprehensif yang melibatkan jurnalis dan survei publik nasional, Kabinet Merah Putih hanya mampu meraih nilai 3 dari 10, sebuah sinyal waspada terhadap kinerja ekonomi dan tata kelola negara.

Penilaian buruk ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap efektivitas program, tetapi juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengelola persepsi dan kebutuhan ekonomi rakyat.

Janji Politik Dianggap Main-Main, Anggaran Tak Transparan

Laporan Celios menguraikan sejumlah indikator kritis yang menjadi penyebab anjloknya nilai Kabinet. Dari sudut pandang ekonomi dan kebijakan publik, temuan survei sangat mengkhawatirkan:

1. Janji Politik Diabaikan: Sebanyak 56% masyarakat menilai janji politik tidak dilaksanakan dengan serius.
2. Program Tidak Efektif: Mayoritas responden, 72%, menganggap pencapaian program pemerintah masih belum efektif.
3. Beban Pajak Tinggi: 84% responden merasa bahwa pajak dan pungutan yang ada saat ini sangat memberatkan masyarakat. Ini mengindikasikan tekanan serius pada daya beli dan sektor usaha.
4. Bantuan Ekonomi Tumpul: Bantuan ekonomi yang digelontorkan pemerintah dinilai tidak menyentuh kebutuhan dasar, di mana 53% responden beranggapan bantuan yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Tata Kelola Anggaran Diragukan: Isu sensitif mengenai transparansi menjadi sorotan tajam, dengan 81% responden berpendapat bahwa tata kelola anggaran pemerintah belum transparan.

Celios menekankan bahwa skor rendah ini menunjukkan adanya diskoneksi serius antara rencana kebijakan di tingkat atas dengan realitas ekonomi yang dialami masyarakat, terutama terkait isu pangan, beban biaya hidup, dan transparansi fiskal.

Elektabilitas Anjlok, Menteri Dianggap Gagal

Dampak dari kinerja yang dinilai buruk ini langsung terasa pada stabilitas politik dan kepercayaan publik.

1. Menteri Wajib Mundur: Sebanyak 96% responden setuju bahwa menteri-menteri yang ada berkinerja buruk dan sebaiknya mundur, memperkuat desakan publik untuk perombakan kabinet.
2. Elektabilitas Prabowo Menukik: Kepercayaan pemilih langsung tergerus. Sebanyak 36% responden yang sebelumnya memilih Prabowo-Gibran pada 2024 menyatakan tidak akan memilih mereka kembali pada pemilu mendatang, menandakan penurunan elektabilitas yang drastis.

Survei yang melibatkan 1.338 responden di seluruh Indonesia ini mengirimkan sinyal darurat bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kegagalan dalam meyakinkan publik mengenai efektivitas program dan transparansi anggaran dapat menjadi penghambat utama stabilitas politik yang sangat dibutuhkan untuk mendorong investasi dan pemulihan ekonomi nasional ke depan.