Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah penghasil harus mendapatkan porsi keekonomian yang signifikan dari subsektor pertambangan dan proses hilirisasi. Menurutnya, nilai tambah dari sumber daya alam harus banyak dinikmati pelaku lokal—BUMD, UMKM, dan masyarakat setempat—bukan hanya mengalir ke pusat atau investor asing.

“Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan Lemhannas, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Bahlil mengambil contoh keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Ia menyebut dua provinsi itu mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen, jauh melampaui laju pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 6 persen. Angka tersebut, menurutnya, menegaskan potensi transformasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir di daerah.

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

Menteri ESDM juga menekankan aspek keberlanjutan. Pemerintah sedang menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang yang mencakup pembangunan industri baru setelah masa produksi tambang berakhir. Tujuannya agar ekonomi daerah tetap vital dan lapangan kerja tidak hilang ketika tambang selesai masa operasinya.

Dengan pendekatan itu, Bahlil berharap hilirisasi tidak sekadar menaikkan nilai ekspor, tetapi menjadi alat pemerataan ekonomi yang nyata: membuka lapangan kerja, menguatkan UMKM lokal, dan menjaga ketahanan ekonomi daerah. 

Pendekatan ini menurutnya sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila.***