Penyeragaman Kemasan Dinilai Bisa Picu 'Perang' antara Rokok Legal dan Ilegal

Suara.com - Wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan plain packaging atau penyeragaman kemasan rokok dan produk tembakau dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru di industri hasil tembakau (IHT).

Kebijakan ini disebut tidak menyentuh akar persoalan dan justru bisa memicu 'perang' antara rokok legal dan ilegal di pasar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji, mengatakan kebijakan tersebut bisa menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), karena setiap produk rokok legal sudah memiliki pengakuan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM, termasuk logo dan hak cipta.

"Kalau ini disahkan, maka yang akan terjadi, dalam pemikiran kami, rokok-rokok yang legal itu dipaksa perang untuk bertempur dengan rokok ilegal," ujar Agus di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menilai, jika semua kemasan rokok dibuat seragam, masyarakat akan kesulitan membedakan mana produk legal dan mana yang ilegal.

Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan regulasi dan secara tidak langsung melegitimasi keberadaan rokok ilegal di pasar

Selain itu, Agus menegaskan bahwa upaya menekan jumlah perokok pemula tidak bisa dilakukan hanya dengan mengubah tampilan kemasan.

Menurutnya, maraknya peredaran rokok ilegal dengan harga jauh lebih murah merupakan penyebab utama tingginya konsumsi di kalangan remaja.

"Yang pertama, bagaimana Kemenkes, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), saling berkoordinasi dan berkomunikasi dalam membuat aturan. Jangan lari ke gambar dulu," imbuhnya.

Agus mengungkapkan bahwa ia hadir dalam rapat koordinasi Kemenkes yang membahas draft Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait plain packaging.

Dalam forum itu, Kemenkes menyampaikan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menekan prevalensi perokok pemula. Namun, Agus menilai penyeragaman kemasan justru akan berdampak sebaliknya.

Selain itu, Agus juga mengkritisi proses penyusunan kebijakan yang dinilai tidak melibatkan semua pihak terkait, termasuk petani tembakau. Ia menyebut bahwa pembahasan kebijakan pengendalian tembakau selama ini cenderung dilakukan secara tertutup dan hanya berfokus pada aspek kesehatan.

"Setiap perancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian tembakau, tidak melibatkan semua komponen. Mereka hanya membuat sesuai kepentingan kesehatan saja," pungkasnya.