CORE: Ekonomi Indonesia 2026 Resilien, Tapi Akselerasi Tertahan

Suara.com - Dalam setahun terakhir, perekonomian Indonesia berada dalam pusaran ketidakpastian global. Sumber turbulensi terbesar datang dari kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mulai mengguncang sejak 2 April 2025.

Indonesia memang berhasil menekan tarif produk ekspornya ke pasar AS dari 32% menjadi 19% setelah negosiasi panjang. Namun sejumlah negara lain seperti Vietnam dan Taiwan mampu mengamankan targeted negotiation sehingga mendapatkan tarif istimewa 0% untuk produk unggulan mereka. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif di pasar Amerika.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai kebijakan perdagangan AS telah membentuk persepsi negatif di mata investor global.

“Tarif resiprokal ini menyasar produk-produk unggulan Indonesia seperti pakaian dan mesin/peralatan listrik. Dampaknya besar karena investor kini cenderung wait and see untuk ekspansi,” ujarnya dalam CORE Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Selain gejolak tarif, turbulensi geopolitik sepanjang 2025 turut menekan kepercayaan investor terhadap pasar domestik Indonesia. Harga komoditas pun menjadi lebih bergejolak.

CORE mencatat, bauran kebijakan investasi nasional belum selaras dengan harapan pelaku usaha. Alhasil, arus investasi asing langsung (FDI) tahun ini diperkirakan menurun. Perubahan arah kebijakan fiskal pada paruh kedua 2025 untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga belum efektif menyentuh sektor riil.

“Kebijakan fiskal dan moneter sebenarnya mulai ekspansif di paruh kedua 2025. Ini akan menjadi bantalan utama perekonomian tahun ini,” kata Faisal.

CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 5,0%–5,1%.

Pada 2026, CORE memperkirakan ekonomi Indonesia tetap cukup resilien, meski mesin pertumbuhan dinilai masih tertahan. Dengan dorongan bauran kebijakan fiskal, moneter, serta proyek investasi pemerintah, proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan berada pada kisaran 4,9%–5,1%.

Lebarnya rentang proyeksi tersebut mencerminkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tahun depan akan sangat ditentukan oleh ketepatan orkestrasi kebijakan pemerintah. Stimulus konsumsi dan investasi menjadi faktor kunci.

Secara global, tahun 2026 diperkirakan menjadi periode yang lebih berat. Tarif resiprokal AS yang efektif sejak 7 Agustus 2025 akan berlaku penuh sepanjang 2026. Ini membuat transaksi barang ke pasar AS semakin mahal, memukul rantai pasok global, khususnya eksportir dari Tiongkok, ASEAN, dan Amerika Latin.

IMF dalam laporan Oktober memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,2% pada 2025, lebih tinggi dari proyeksi Juli (3,0%) karena adanya aktivitas front-loading sebelum tarif diumumkan. Namun pada 2026, pertumbuhan global diprediksi melemah menjadi 3,1% seiring ketiadaan front-loading dan implementasi tarif penuh.

Polanya berbeda antarnegara. UE dan India mencatat lonjakan ekspor hanya pada Maret. Indonesia mengikuti pola serupa, namun dengan puncak tambahan pada Juli—satu bulan sebelum tarif resmi berlaku. Taiwan dan Vietnam justru mencatat ekspor yang terus naik hingga September.

Perbedaan tersebut menandakan dampak yang sangat dinamis dari kebijakan tarif AS. Di tengah tekanan inflasi domestik, AS bahkan mulai mengendurkan tekanannya kepada sejumlah mitra dagang.

Di dalam negeri, perubahan kebijakan pemerintah sejak awal tahun turut mempengaruhi konsumsi rumah tangga, investasi, dan fiskal negara. Realokasi anggaran pada awal 2025 menekan aktivitas sektor riil pada kuartal I. Namun kebijakan stimulus yang digulirkan setelahnya membantu menopang konsumsi rumah tangga.

Faisal menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah pada 2026 menjadi faktor penentu. “Yang krusial adalah bagaimana pemerintah mampu menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi agar pertumbuhan dapat kembali mengakselerasi,” ujarnya.

Dengan seluruh dinamika tersebut, arah perekonomian Indonesia di 2026 akan sangat ditentukan oleh strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas serta mendorong aktivitas konsumsi dan investasi di sektor riil.