Bolehkah PPPK Paruh Waktu Ambil Pekerjaan Sambilan? Ini Ketentuannya

Suara.com - Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, yang mulai diterapkan pada tahun 2025 melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, membuka babak baru dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pola kerja ini menawarkan fleksibilitas dengan beban kerja sekitar empat jam per hari.

Namun, justru fleksibilitas jam kerja ini yang memicu spekulasi besar di kalangan calon pegawai: apakah PPPK Paruh Waktu diizinkan mengambil pekerjaan sambilan di luar instansi tempat bertugas?

Hingga saat ini, regulasi nasional belum memberikan jawaban tegas terkait izin atau larangan kerja sampingan bagi PPPK Paruh Waktu.

Akibatnya, banyak pegawai menanti kepastian agar tidak terjebak pada pelanggaran kontrak kerja yang dapat berdampak serius pada status kepegawaian mereka.

Skema PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu diperkenalkan oleh Kementerian PANRB sebagai solusi untuk memperjelas status tenaga non-ASN (honorer) yang tidak lolos seleksi CPNS/PPPK penuh waktu.

Jabatan: Meliputi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta jabatan operasional seperti operator layanan dan penata layanan.

Mekanisme: Diangkat melalui perjanjian kerja dengan masa kerja ditetapkan tiap satu tahun, dilengkapi evaluasi kinerja triwulan dan tahunan. Upah disesuaikan dengan anggaran instansi.

Beban Kerja: Secara umum ditetapkan sekitar 4 jam per hari, setengah dari pegawai ASN penuh waktu.

Status Kerja Sambilan Bergantung pada Instansi, Bukan Aturan Nasional

Meskipun skema kerja PPPK Paruh Waktu sangat fleksibel, regulasi utamanya (Keputusan MenPANRB 16/2025) hanya menjelaskan status, mekanisme, jam kerja, dan hak upah mereka.

Regulasi tersebut tidak memuat klausul spesifik tentang kerja sampingan atau pekerjaan di luar instansi penempatan.

Hal ini menciptakan kondisi di mana: tidak ada ketentuan nasional yang seragam yang secara eksplisit memastikan bahwa PPPK Paruh Waktu boleh atau tidak boleh mengambil kerja sambilan.

Oleh karena itu, praktik kerja sampingan sangat bergantung pada dua faktor kunci yang bersifat lokal:

Isi Perjanjian Kerja (Kontrak): Pegawai wajib memeriksa kontrak yang mereka tanda tangani. Apakah terdapat klausul spesifik yang membolehkan, membatasi, atau bahkan melarang pekerjaan di luar instansi.

Kebijakan Instansi: Interpretasi aturan bisa berbeda-beda tergantung unit kerja dan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tempat mereka ditempatkan.

Karena tidak ada aturan nasional yang mengatur, tidak bisa digeneralisasi bahwa semua PPPK Paruh Waktu secara otomatis boleh atau otomatis dilarang mengambil pekerjaan sambilan.

Namun tanpa kejelasan regulasi yang seragam, mengambil pekerjaan di luar instansi tanpa izin dapat berisiko dianggap melanggar perjanjian kerja atau kode etik ASN.

Bagi calon PPPK Paruh Waktu maupun yang sudah diangkat, langkah paling penting adalah mengonfirmasi secara resmi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi terkait jika mereka berencana mengambil kerja sampingan.

Kontributor : Rizqi Amalia