- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penyaluran subsidi BBM dan listrik belum tepat sasaran karena orang kaya masih menerimanya.
- Pemerintah memiliki waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema subsidi agar lebih fokus ke kelompok masyarakat desil bawah.
- Kemenkeu berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelesaikan desain baru penyaluran subsidi yang lebih adil dalam dua tahun.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan kalau penyaluran subsidi BBM dan listrik di Indonesia masih tak tepat sasaran. Musababnya, banyak orang kaya yang justru masih menikmati subsidi.
"Kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi," kata Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI pada Kamis (4/11/2025).
Maka dari itu dia berencana untuk mengatur ulang skema subsidi BBM hingga listrik dari Pemerintah. Menkeu Purbaya juga mengaku diberi waktu enam bulan.
"Kami redesign subsidinya supaya lebih tepat sasaran, karena sekarang setelah kami lihat ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” lanjutnya.
Ia memaparkan, masyarakat pada kelompok desil 8, 9, dan 10 masih banyak yang menerima subsidi. Makanya ia mau mengurangi penerima subsidi dari kelompok ini secara signifikan dan mengalihkannya ke desil 1 hingga 4.
Untuk mendesain ulang skema subsidi, Purbaya bakal berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) demi memastikan penyaluran tepat sasaran.
Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Danantara sudah sepakat untuk menyelesaikan desain baru penyaluran subsidi dalam dua tahun ke depan.
“Itu perlu desain macam-macam, karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” imbuhnya.
Sementara itu CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya bersama Kemenkeu berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Usai Ancam Dibekukan, Purbaya Akan 'Pelototi' Kinerja Bea Cukai Langsung di Pelabuhan
Dicontohkan Rosan, penyaluran subsidi baru ini dilakukan di pupuk. Dari yang awalnya berupa cost plus, sekarang disesuaikan dengan harga market untuk lebih efisien.
"Karena, kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen,” ujar Rosan di sesi terpisah.
Dengan begitu dirinya memastikan anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien. Namun itu tetap tidak akan mengurangi hak-hak yang semestinya didapatkan masyarakat.
Lebih lanjut dia memastikan kerja sama dengan Kemenkeu terjalin dengan sangat baik, termasuk berkaitan dengan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dilakukan sangat baik.
“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” jelasnya.
