- PT Agincourt Resources (PTAR) akan kooperatif dalam verifikasi data oleh KLH terkait dampak tambang emas di DAS Batang Toru, Tapanuli Selatan terhadap banjir Sumatera Utara.
- PTAR secara mandiri menghentikan operasi tambang emas Martabe sejak 6 Desember 2025 untuk fokus pada upaya tanggap bencana di wilayah terdampak.
- KLH memanggil delapan perusahaan beraktivitas di DAS Batang Toru dan menghentikan sementara empat perusahaan untuk audit lingkungan akibat banjir.
Suara.com - PT Agincourt Resources (PTAR) akan bersikap kooperatif selama proses verifikasi data yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait aktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Verifikasi data dilakukan setelah tambang emas yang terafiliasi dengan PT Astra International Tbk (ASII) itu disebut-sebut punya peran memperparah banjir di Tapanuli Selatan pada November - Desember 2025.
Agincourt mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Danusa Tambang Nusantara. Danusa sendiri dipegang sahamnya oleh dua anak usaha ASII yakni PT United Tractors Tbk (UNTR) dan oleh PT Pamapersada Nusantara.
"Manajemen memastikan seluruh dokumen dan informasi yang relevan akan disiapkan sesuai kebutuhan pemerintah. Kami juga telah menerima panggilan Gakkum (Penegakan Hukum) KLH untuk verifikasi data dan informasi dan kami akan memenuhinya," kata Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Katarina menegaskan bahwa PTAR mendukung upaya pemerintah untuk memverifikasi data guna memperoleh hasil yang objektif dan mitigasi yang lebih baik ke depannya.
Dalam pernyataannya tersebut, PTAR juga menyebut telah menghentikan seluruh kegiatan produksi tambang emas Martabe sejak 6 Desember 2025.
Keputusan itu diambil manajemen secara mandiri sebelum Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan penghentian aktivitas tiga perusahaan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru menyusul banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Katarina menyampaikan bahwa penghentian produksi dilakukan untuk mengalihkan fokus perusahaan sepenuhnya pada upaya tanggap bencana di wilayah terdampak.
"Sejak 6 Desember 2025 kami sudah menghentikan aktivitas produksi," ungkapnya.
Perusahaan, kata dia, saat ini memprioritaskan dukungan kemanusiaan di lapangan, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan pihak terkait dalam penanganan darurat.
"Saat ini, kami masih fokus melanjutkan upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait," katanya.
Diperiksa KLH
Sebelumnya pada Senin kemarin KLH telah memanggil empat dari delapan perusahaan yang beraktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru pada Senin, untuk memeriksa potensi kontribusi aktivitas usaha terhadap banjir dan longsor di wilayah tersebut. Satu dari empat perusahaan yang diperiksa adalah Agincourt Resources.
"Ya, hari ini delapan perusahaan dipanggil secara bergantian. Hari ini empat perusahaan, besok empat perusahaan, yang memiliki persetujuan lingkungan di dalam Daerah Aliran Sungai Batang Toru," kata Menteri Hanif.
Delapan perusahaan yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
TERPOPULER
