- Anggaran ketahanan pangan 2026 ditetapkan sebesar Rp 210,4 triliun, naik signifikan dari tahun 2025.
- Kenaikan dana tersebut bertujuan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan petani.
- Alokasi dana terbagi menjadi produksi (terbesar), distribusi/cadangan, dan kategori konsumsi pangan nasional.
Suara.com - Kementerian Keuangan mengumumkan kalau anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2026 mencapai Rp 210,4 triliun. Dana ini naik dari tahun 2025 yang mencapai Rp 144,6 triliun.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Tri Budiarto mengungkapkan kalau kenaikan anggaran ketahanan pangan 2026 ini dilakukan untk mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga, hingga kesejahteraan petani dan nelayan.
"Di tahun 2026 kita juga ingin tetap mempertahankan yang kita harapkan dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga mengingatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan. Alokasinya di tahun 2026 itu sekitar Rp 210,4 triliun, jadi lebih naik lagi ya dibanding 2025," katanya saat konferensi pers di Kantor Desa Curug, Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Anggaran ketahanan pangan itu dibagi dalam tiga kategori yang mencakup distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp 27,8 triliun, produksi Rp 162,4 triliun, dan konsumsi Rp 6,2 triliun.
Untuk kategori distribusi dan cadangan pangan, kategori ini meliputi program seperti pengembangan pelabuhan perikanan terluar atau berwawasan lingkungan sebanyak lima unit, sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah 3 ton sebanyak Rp 22,7 triliun.
Sedangkan untuk kategori produksi rinciannya meliputi subsidi pupuk 8,8 juta ton Rp 46,9 triliun, lumbung pangan berupa cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare Rp 23,7 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian pra panen tanaman pangan 42,3 ribu unit.
Kemudian bendungan 15 unit, irigasi 212 ribu hektar, dan operasi dan pemeliharaan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 19,1 triliun.
Lalu pengembangan kawasan padi 2,6 juta hektare, bantuan benih dan indukan 137,6 juta ekor, 250 kampung nelayan merah putih Rp 5,5 triliun, pergaraman nasional 1.000 hektare Rp 1,2 triliun, hingga DAK dan Dana Dana bidang ketahanan pangan Rp 50,7 triliun.
Sementara untuk kategori konsumsi Rp 6,2 triliun ini mencakup bantuan kerawanan pangan 15,5 ribu orang, gerakan pangan murah kepada 38 kelompok masyarakat, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Rp 5,8 triliun.
Baca Juga: Kemenkeu Akui Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan 2025 Masih Rendah, Baru 64% dari Rp 144,6 T
Lebih lanjut Tri menyimpulkan kalau data tersebut menunjukkan kalau ketahanan pangan masih menjadi prioritas pemerintah.
Pasalnya, anggaran ketahanan pangan terus naik dalam beberapa tahun terakhir mulai dari Rp 99,1 triliun di 2021, Rp 92,3 triliun di 2022, Rp 104,2 triliun di 2023, Rp 114,3 triliun di 2024, dan Rp 144,6 triliun di 2025.
"Ke depannya saya rasa ketahanan pangan ini masih tetap menjadi prioritas pemerintah," jelasnya.
