Kemenperin Umumkan Jurus Baru Agar Industri RI Bisa Bersaing Global

Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana memperkuat pondasi industri nasional melalui optimalisasi layanan teknis yang berorientasi pada standar global.

Penguatan standardisasi, mutu, dan jasa industri menjadi fokus utama untuk membangun daya saing manufaktur di tengah kompetisi regional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan kebutuhan transformasi menyeluruh di sektor industri. 

"Transformasi industri tidak hanya berbicara mengenai kapasitas produksi, tetapi juga kepastian mutu, penguatan ekosistem, serta kemampuan industri memenuhi standar global," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Agus menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Temu Pelanggan dan Mitra Strategis (Tanda Mata) 2025 oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBIHPMM). 

Ia menilai forum tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penguatan layanan teknis industri.

"Khususnya melalui inovasi layanan teknis yang semakin relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Inovasi dan digitalisasi layanan, transparansi tata kelola, serta peningkatan kapasitas teknologi akan terus menjadi fokus kami," katanya.

Perekonomian Sulawesi Selatan turut menjadi perhatian pemerintah dalam konteks pengembangan wilayah industri. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 4,94 persen pada triwulan II/2025 dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nilai tambah ekonomi daerah tersebut tercatat sebesar Rp188,48 triliun.

Kemenperin menetapkan enam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Sulawesi Selatan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035. Penetapan ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pembangunan industri dan memperkuat pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2035, pemerintah menargetkan Indonesia menuju status Negara Industri Tangguh. Struktur industri yang kuat, kemampuan bersaing secara global, dan penerapan inovasi teknologi menjadi ciri dari agenda strategis tersebut. 

Peran Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) semakin vital untuk mendukung penguatan layanan teknis lintas sektor.

Kepala BSKJI Emmy Suryandari menyampaikan langkah penguatan kolaborasi dan peningkatan kapasitas layanan terus berjalan. Ia menilai potensi sektor perkebunan, mineral logam, dan maritim di Sulawesi Selatan membuka peluang besar bagi sinergi antarindustri. 

"Kami optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat, industri nasional akan tumbuh lebih mandiri, kompetitif, dan mampu bersaing di pasar global," ungkapnya.

Emmy menuturkan kegiatan Tanda Mata BBIHPMM 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem layanan industri. Acara yang dihadiri 200 peserta dari pelaku industri, pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, dan media itu menegaskan posisi BBIHPMM sebagai pusat inovasi layanan teknis di kawasan tengah dan timur Indonesia.

MBBIHPMM memperkenalkan lima inovasi layanan teknis baru: Layanan Pemeriksa Halal (LPH) Utama, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Lembaga Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (LVV GRK). Inovasi ini disiapkan sebagai solusi terpadu untuk pemenuhan standar keamanan produk, peningkatan mutu, kompetensi SDM, serta kewajiban lingkungan.

Plt Kepala BBIHPMM Muhammad Taufiq menjelaskan Tanda Mata 2025 menjadi bentuk apresiasi lembaga terhadap pelanggan dan mitra strategis selama 23 tahun perjalanan balai tersebut. 

"Dengan semangat One Stop Solution for Industry, kami terus memperluas kapasitas dan kapabilitas layanan agar relevan dan kompetitif di tengah dinamika industri global," ungkapnya.

BBIHPMM hingga kini telah melayani 182 pelanggan dari 141 perusahaan di enam provinsi di Sulawesi. Kerja sama balai juga mencakup 19 pemerintah daerah, 16 perguruan tinggi, tiga rumah sakit, serta sejumlah kementerian dan lembaga nonkementerian.