REGIONAL:
- Pemerintah memberikan keringanan restrukturisasi hingga tiga tahun bagi debitur KUR korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
- Pada fase awal (Desember 2025–Maret 2026), debitur dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran pokok pinjaman.
- Terdapat skema subsidi bunga berbeda untuk debitur baru dan eksisting, serta opsi penghapusan utang bagi usaha yang berhenti total.
Suara.com - Pemerintah resmi memberikan keringanan bagi para debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan durasi hingga tiga tahun.
Apa saja yang harus diketahui dan syarat-syaratnya? Simak poin-poinnya di bawah ini:
Proses Restrukturisasi: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa debitur terdampak diberikan kelonggaran restrukturisasi hingga tiga tahun.
Fase Awal (Desember 2025 – Maret 2026): Pada tahap pertama ini, debitur dibebaskan dari kewajiban angsuran. Di sisi lain, penyalur kredit serta pihak asuransi dilarang menarik angsuran maupun mengajukan klaim.
Fase Kedua (Relaksasi Debitur Eksisting): Debitur yang usahanya berhenti total akibat bencana akan mendapatkan relaksasi dan memiliki kesempatan untuk penghapusan kewajiban utang.
Dukungan Tambahan: Bagi debitur lain yang terdampak, pemerintah menyediakan fasilitas perpanjangan masa pinjaman (tenor), penambahan jumlah kredit, serta pemberian subsidi bunga atau margin.
Skema Subsidi Bunga untuk Debitur Baru: Pemerintah menetapkan subsidi bunga sebesar 0% pada tahun 2026, kemudian menjadi 3% di tahun 2027, dan akan kembali ke tarif normal 6% pada tahun setelahnya.
Skema Subsidi Bunga Debitur Eksisting: Untuk kelompok ini, besaran subsidi bunga ditetapkan sebesar 0% pada 2026 dan menjadi 3% pada 2027.
Legalitas dan Mitigasi: Kebijakan ini akan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
OJK memastikan bahwa perlakuan khusus dan restrukturisasi ini akan sejalan dengan standar kredit dan pembiayaan lainnya melalui mitigasi yang dilakukan pemerintah.
Respons Keuangan: Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menyesuaikan kebijakan ini berdasarkan kalkulasi data dari Kementerian UMKM.
TERPOPULER
