Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya

Suara.com - DPR RI resmi menetapkan susunan keanggotaan panitia khusus atau pansus, untuk membahas dua rancangan undang-undang krusial.

Kedua RUU yang dimaksud ialah draf tentang Desain Industri dan mengenai Hukum Perdata Internasional.

Penetapan ini menjadi langkah maju dalam memperkuat fondasi hukum nasional, terutama di tengah dinamisnya perkembangan ekonomi kreatif dan kompleksitas hubungan hukum lintas negara di era modern.

Keputusan strategis tersebut diambil dalam gelaran Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.

Pertemuan besar yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Kehadiran para anggota dewan dari berbagai fraksi, menegaskan komitmen legislatif dalam mempercepat pembahasan aturan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan perlindungan hukum warga negara.

Dalam laporannya di atas podium, Dasco menjelaskan pembentukan kedua pansus ini bukanlah langkah yang mendadak.

Sebaliknya, kata Dasco, melainkan hasil dari proses koordinasi yang matang antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi yang ada di parlemen.

Proses tersebut telah dimulai sejak pertengahan November lalu untuk memastikan keterwakilan dan efektivitas kinerja pansus nantinya.

“Sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025, telah diputuskan pembentukan Pansus RUU tentang Desain Industri dan Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional,” ujar Dasco.

Urgensi RUU Desain Industri bagi Generasi Muda dan UMKM

Pembentukan Pansus RUU tentang Desain Industri menjadi kabar segar bagi para pelaku industri kreatif, desainer, dan pengusaha muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Surabaya.

Di tengah tren startup dan digitalisasi ekonomi, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa desain industri menjadi sangat vital.

Selama ini, para pelaku industri kreatif seringkali menghadapi kendala dalam memproteksi karya orisinal mereka dari praktik plagiarisme.

Dengan adanya pembaharuan regulasi melalui RUU ini, diharapkan prosedur pendaftaran dan penegakan hukum terkait desain industri menjadi lebih sederhana, transparan, dan memberikan kepastian ekonomi yang lebih baik bagi kreator lokal untuk bersaing di pasar global.

Menjawab Tantangan Hukum Lintas Batas

Di sisi lain, RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) menjadi kebutuhan mendesak mengingat semakin tingginya mobilitas warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Masalah-masalah perdata seperti pernikahan beda kewarganegaraan, sengketa bisnis internasional, hingga masalah waris lintas negara memerlukan payung hukum yang kuat dan adaptif.

Hukum Perdata Internasional akan berfungsi sebagai kompas bagi hakim dan praktisi hukum dalam menentukan hukum mana yang berlaku saat terjadi sengketa perdata yang melibatkan unsur asing.

Hal ini sangat relevan bagi kelompok usia 18-45 tahun yang saat ini banyak terlibat dalam kolaborasi profesional internasional maupun hubungan personal lintas batas negara.

Proses Pengesahan Secara Aklamasi

Setelah memberikan penjelasan mengenai latar belakang pembentukan, Dasco kemudian mempersilakan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan lengkap daftar nama anggota dewan yang akan bertugas di kedua Pansus tersebut.

Langkah ini dilakukan guna memastikan transparansi agar seluruh fraksi dan masyarakat mengetahui siapa saja perwakilan yang bertanggung jawab mengawal pembahasan RUU ini.

Setelah nama-nama anggota Pansus ditampilkan di layar besar ruang rapat paripurna, pimpinan sidang langsung meminta persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang hadir, baik secara fisik maupun virtual.

Sidang Paripurna secara aklamasi menyetujui susunan keanggotaan Pansus RUU tentang Desain Industri dan Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional, yang kemudian disahkan dengan ketukan palu pimpinan sidang.

Dengan disahkannya keanggotaan Pansus ini, DPR RI diharapkan segera memulai pembahasan intensif bersama pihak pemerintah.