Benteng Baru Aset Digital: UU P2SK Bakal 'Sulap' Kripto Lokal Jadi Lebih Kokoh dan Berdaulat!

Suara.com - Wacana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kini tengah menjadi buah bibir, khususnya di ekosistem aset digital tanah air.

Kabar baiknya, langkah ini bukan sekadar pengetatan aturan, melainkan upaya besar pemerintah untuk memberikan "karpet merah" bagi pelindungan konsumen dan penguatan tata kelola aset kripto agar semakin kredibel.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa revisi ini merupakan bentuk kehadiran negara. Jika selama ini pengaturan kripto hanya setingkat Peraturan OJK (POJK), ke depan kekuatannya akan naik level menjadi Undang-Undang.

“Tujuannya adalah memberikan kepastian pelindungan konsumen pada tataran aturan yang lebih tinggi. Ini memperlihatkan negara semakin mengakui aset kripto sebagai aset keuangan digital,” ujar Misbakhun dalam bincang hangat di podcast The Overpost bersama Leon Hartono.

Salah satu misi "rahasia" di balik revisi ini adalah menciptakan kedaulatan pasar. Selama ini, pasar kripto lokal masih sangat bergantung pada order book global. Dampaknya? Terjadi capital outflow (aliran modal keluar) dan mekanisme penemuan harga (price discovery) yang kurang efisien.

Misbakhun menepis anggapan bahwa aturan baru akan membuat investor lari ke platform luar negeri. Justru, revisi ini menawarkan solusi agregasi likuiditas.

“Kita mengonsolidasikan likuiditas yang tadinya terpencar sehingga akan menciptakan order book lokal yang tebal dan dalam. Hasilnya? Daya saing industri lokal meningkat dan ketergantungan pada pasar luar berkurang,” jelasnya dengan optimis.

Menjawab kekhawatiran soal sentralisasi, Misbakhun meluruskan bahwa UU P2SK tetap menjunjung semangat desentralisasi melalui pemisahan fungsi yang tegas. Struktur ini akan melibatkan empat pilar utama:

1. Bursa: Tempat bertemunya perdagangan.
2. PAKD (Pedagang Aset Keuangan Digital): Tetap memegang kendali operasional masing-masing.
3. Kustodian: Tempat penyimpanan aset yang aman.
4. Kliring: Penjamin bahwa transaksi jual-beli benar-benar terjadi.

Strategi ini dirancang agar risiko yang dihadapi investor murni hanya risiko pasar (fluktuasi harga), bukan risiko teknis yang menghantui. “Jangan sampai mereka harus menanggung risiko kena hack atau scam. Itu yang mau kita minimalisir lewat revisi UU P2SK ini,” tegas Misbakhun.

Selama ini, praktik perdagangan kripto seringkali dianggap kurang transparan, mulai dari identitas pembeli yang tidak jelas hingga asal-usul sumber dana yang meragukan. Sebagai aset yang telah diakui dalam kategori keuangan, setiap transaksi ke depan wajib bisa diidentifikasi secara rigid.

Revisi ini akan mengatur agar setiap transaksi mencatat siapa yang melakukan jual-beli dan dari mana sumber dananya. Langkah ini dianggap krusial demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri ini.

“Setiap transaksi menjadi jelas siapa yang memperjualbelikan, di mana tempatnya, aset apa yang ditransaksikan, dan siapa yang bertanggung jawab,” tutup Misbakhun.