Infografis
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaitkan PHK massal 2025 dengan melemahnya permintaan ekonomi sejak 2024.
- Data Kemnaker menunjukkan pekerja yang di-PHK mencapai 79.302 orang sepanjang Januari hingga November 2025.
- Kemenkeu akan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperbaiki perlambatan ekonomi Indonesia.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi di tahun 2025.
Mengutip sumber dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja kena PHK mencapai 79.302 orang selama Januari hingga November 2025. Angka ini naik dari tahun 2024 sebesar 77.965 orang.
Menkeu Purbaya menyinggung kalau PHK massal terjadi karena permintaan di masyarakat lemah. Ia menyebut kalau ekonomi Indonesia melambat sejak 9 bulan tahun 2024 hingga 10 bulan pertama 2025, yang mana kala itu posisi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani.
Diketahui Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani yang menjabat Menkeu sejak 27 Juli 2016 hingga 8 September 2025.
"PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan? Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan? Apa lebih? Tahun sebelumnya juga jelek kan? Tahun ini 10 bulan pertamanya ekonomi slow," beber Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
"Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow," lanjut dia.
Untuk mengatasi itu, Purbaya mengklaim kalau dia bakal memperbaiki kondisi perekonomian RI. Sebab Kemenkeu bakal lebih menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI).
"Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan," umbar dia.
Lebih lanjut Purbaya ingin membantu para pelaku usaha mengatasi hambatan bisnis lewat sidang debottlenecking, di mana dirinya tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Baca Juga: Purbaya Cuek usai Didemo Kades soal Pencairan Dana Desa: Ditahan Buat Kopdes Merah Putih
"Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi sesuai dengan permintaan, kenaikan permintaan, karena kita ubah kebijakan di sini maupun di bank sentral," jelasnya.
Ini bukan kali pertama Purbaya menyinggung ekonomi Indonesia lemah. Saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu, ia dicecar karena penerimaan pajak rendah yang terhitung sejak Oktober 2025 dengan angka Rp 1.459 triliun, setara 70,25 persen dari outlook atau target 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun.
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau penerimaan pajak rendah karena ekonomi Indonesia yang melambat hingga September 2025. Kondisi mulai membaik terjadi pada Oktober 2025.
"Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya enggak normal sampai September kemarin. Oktobernya baru mulai balik, belum keluar dari tekanan loh," kata Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
