Catatan Akhir Tahun: Waspada Efek 'Involusi' China dan Banjir Barang Murah di Pasar ASEAN

Suara.com - Dinamika domestik Republik Rakyat China (RRC) di sepanjang tahun 2025 diprediksi akan memberikan tekanan signifikan bagi ekonomi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Fenomena ekonomi China yang dikenal dengan istilah ‘involusi’ yakni persaingan tidak sehat antarprodusen domestik di tengah kelesuan pasar menjadi alarm bagi ketahanan industri nasional.

Kondisi tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi akhir tahun Forum Sinologi Indonesia (FSI) bertajuk “Refleksi 2025: Relasi China, Asia Tenggara, dan Indonesia” yang digelar di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Ketua FSI, Johanes Herlijanto, Ph.D, menjelaskan bahwa kemerosotan ekonomi China yang diwarnai krisis properti, pengangguran, dan deflasi memaksa produsen Negeri Tirai Bambu mengalihkan pasar mereka ke Asia Tenggara.

"Banjir barang murah dari China adalah dampak yang sudah berlangsung di tahun 2025. Selain itu, masuknya investor China untuk menghindari tarif Amerika Serikat perlu diantisipasi dampaknya terhadap ketergantungan produk dan persaingan dengan pengusaha nasional," tutur Johanes.

Di sisi lain, tantangan keamanan di Laut China Selatan tetap membayangi. Indonesia diminta waspada terhadap potensi perluasan klaim sepihak China dari 9 garis putus-putus menjadi 10 garis putus-putus yang mengarah ke wilayah perairan Natuna.

Menghadapi hegemoni China yang kian kuat, para akademisi menyarankan Indonesia untuk menerapkan strategi hedging atau lindung nilai. Guru Besar Sinologi UI, Prof Tuty Nur Mutia, menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tetap menempatkan China sebagai prioritas namun dengan kehati-hatian tingkat tinggi.

"Sikap pragmatis dapat dipertahankan selama tetap terukur dan tegas, khususnya dalam hal kedaulatan," tegas Prof Tuty. Strategi ini mencakup diversifikasi mitra strategis agar Indonesia tidak bergantung hanya pada satu kekuatan besar.

Senada dengan hal tersebut, Ahli Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, Ph.D, mengingatkan bahwa hubungan dengan China berada pada tataran kerja sama sekaligus kompetisi. Indonesia diharapkan tetap berada dalam koridor hukum internasional dan mempertahankan kebijakan politik bebas aktif.

Diplomat madya Kementerian Luar Negeri, Victor Harjono, menekankan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus menjadikan UNCLOS 1982 sebagai garda terdepan dalam diplomasi maritim. Selain aspek keamanan, diplomasi ekonomi jangka panjang Indonesia juga harus mulai memberikan perhatian khusus pada isu lingkungan hidup dan sosial agar investasi yang masuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan.