Infografis
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan dana pusat tidak dipotong kepada Presiden Prabowo melalui telepon dalam rapat di Banda Aceh.
- Presiden Prabowo menyetujui jaminan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tetap penuh, disampaikan Menteri Keuangan Purbaya saat itu.
- Sebanyak Rp1,2 triliun telah mengalir pada 2 Januari 2026, sementara Satgas pemulihan dipimpin Mendagri Tito mulai 10 Januari 2026.
Sejauh ini, dukungan finansial untuk Aceh sebenarnya telah mulai mengalir. Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada 2 Januari 2026, anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disalurkan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh.
Dana jumbo tersebut diproyeksikan untuk menutup kebutuhan mendesak di masa awal pemulihan. Dengan adanya jaminan TKD tidak dipotong, persoalan anggaran dipastikan tidak lagi menjadi kendala atau alasan bagi lambatnya proses rehabilitasi di lapangan.
Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad dalam kesimpulan rapat menegaskan bahwa mulai 10 Januari 2026, komando pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Sumatra akan dipegang oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan mandat penuh dari Presiden.
Dasco menyatakan bahwa DPR RI akan memberikan dukungan total melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar kinerja Satgas yang dipimpin Tito Karnavian dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai linimasa.
"Kami, pemerintah maupun DPR, menargetkan pemerintahan di semua daerah terdampak bencana akan kembali normal sebelum Ramadhan," kata Dasco.
Target ini menuntut kerja ekstra keras mengingat kompleksitas kerusakan yang terjadi di Aceh.
Baca Juga: Sosiolog USK Sebut Peran Dasco Jadi Titik Balik Percepatan Pemulihan Aceh
Namun, dengan kepastian anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang sudah di tangan serta jaminan TKD yang utuh, beban pemerintah daerah kini beralih pada efektivitas eksekusi di lapangan.
Fokus utama saat ini mencakup perbaikan fasilitas kesehatan, pemulihan akses jalan utama, dan normalisasi fungsi kantor-kantor pemerintahan agar pelayanan publik kembali optimal sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
