REGIONAL:
- Produksi padi naik 13,36%, namun harga beras tetap tinggi di angka Rp15.800/kg.
- Cadangan beras Bulog tertinggi dalam 25 tahun terakhir, tapi gagal tekan harga.
- Pakar IPB pertanyakan keakuratan data produksi dan efektivitas distribusi pangan.
Suara.com - Meski pemerintah mengeklaim produksi padi nasional mengalami lonjakan signifikan dan stok di gudang Perum Bulog mencapai level tertinggi dalam 25 tahun terakhir, harga beras di pasaran terpantau masih meroket. Kondisi ini memicu kritik tajam terkait efektivitas tata kelola pangan nasional.
Kritik tersebut disampaikan oleh Peneliti Senior CORE Indonesia sekaligus Guru Besar IPB, Andreas Sanrosa, dalam acara CORE Outlook Sektoral bertajuk “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi” di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Anomali Data dan Logika Pasar Andreas menyebut situasi ini sebagai sebuah "anomali". Secara teori ekonomi, peningkatan produksi yang memperkuat pasokan seharusnya mampu menekan harga di tingkat konsumen. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Produksi padi dinyatakan melonjak luar biasa, harga beras juga naik. Ini kan lucu, anomali,” ujar Andreas. Ia memaparkan bahwa harga beras terus merangkak naik sejak awal tahun dan hanya sempat turun singkat selama dua bulan sebelum akhirnya kembali melambung.
Stok Bulog Melimpah, Harga Tembus Rp15.800 Berdasarkan data yang dipaparkan, harga beras saat ini berada di kisaran tinggi. Data Kementerian Perdagangan mencatat harga rata-rata Rp15.850 per kilogram, sementara data PIHPS berada di level Rp15.806 per kilogram.
Kejanggalan semakin terasa mengingat stok beras di Perum Bulog saat ini diklaim sebagai yang tertinggi dalam seperempat abad terakhir. "Stok Bulog tertinggi sepanjang sejarah, betul, sepanjang 25 tahun saat ini baru stok Bulog tertinggi. Tapi kenapa harga tinggi?" tanya Andreas.
Catatan pada Data Produksi Meski data resmi menunjukkan kenaikan produksi beras tahun 2025 mencapai 13,36%, salah satu yang tertinggi dalam sejarah Andreas mengaku masih meragukan beberapa detail teknis, terutama terkait pola puncak produksi yang dinilai tidak lazim.
Kesenjangan antara klaim surplus produksi dengan realitas harga di pasar ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali strategi distribusi dan stabilitas harga pangan nasional di tahun 2026.
TERPOPULER
