Ekonom Sebut Kawasan Industri Pupuk Papua Ciptakan Transformasi Ekonomi Indonesia Timur

Suara.com - Ekonom menilai pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat adalah langkah strategis untuk mendorong transformasi ekonomi di Indonesia Timur, khususnya Papua.

Peneliti dan Pengajar di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI) Mohamad Dian Revindo menyatakan, kehadiran industri pupuk di kawasan ini tidak hanya berdampak pada satu sektor, tetapi berpotensi memicu efek domino melalui penguatan sektor hulu dan hilir serta perluasan aktivitas ekonomi lokal.

Menurutnya, pembangunan industri pupuk di Fakfak dapat sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Ia menyebut struktur ekonomi Papua selama ini masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada sektor ekstraktif yang minim nilai tambah.

“Rencana pemerintah membangun industri pupuk di Fakfak, Papua, dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan, khususnya melalui penguatan backward linkage atau ke sektor hulu dan forward linkage atau ke hilir,” ujar Revindo, dikutip Kamis (22/1/2026).

Dari sisi hulu, industri pupuk memiliki potensi menyerap berbagai sumber daya lokal mulai dari pemanfaatan gas alam sebagai bahan baku pupuk, hingga keterlibatan sektor pendukung seperti jasa konstruksi, logistik, energi, dan tenaga kerja lokal.

Selain itu, posisi geografis Fakfak yang relatif dekat dengan jalur maritim di kawasan timur Indonesia memberikan keunggulan ekonomi tersendiri.

Kedekatan ini dianggapnya berpotensi menurunkan biaya distribusi pupuk dibandingkan jika seluruh pasokan harus dikirim dari wilayah barat Indonesia.

Revindo berpandangan efisiensi logistik tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri pupuk sekaligus menekan biaya di tingkat pengguna akhir.

Pembangunan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, lanjut Revindo, juga krusial untuk memperluas basis ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan Papua pada eksploitasi sumber daya alam primer.

Namun yang terpenting adalah bagaimana ada manfaat nyata dari berkembangnya Kawasan Industri Pupuk Fakfak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Ia mengatakan, keberadaan kawasan industri seharusnya tidak hanya menyerap tenaga kerja di dalam kawasan, tetapi juga mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung di luar kawasan.

Rantai aktivitas ekonomi tersebut berpotensi memperluas sumber pendapatan masyarakat serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa kawasan industri dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah apabila terintegrasi dengan ekonomi lokal,” kata Revindo.

Sementara di sisi hilir, ia mengungkapkan kehadiran industri pupuk di Fakfak berpotensi memperkuat basis produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan di Papua serta kawasan timur Indonesia.

Hal ini juga dapat menciptakan efek pengganda bagi sektor-sektor lain seperti transportasi, perdagangan, dan jasa penunjang.

Menurutnya, Hilirisasi sumber daya alam di Papua dinilai menjadi agenda penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang selama ini lebih banyak dinikmati wilayah lain.

Revindo bertutur kalau pengembangan industri pengolahan di Papua, termasuk industri pupuk di Fakfak, dipandang bukan semata sebagai strategi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai upaya pengendalian biaya hidup dan penguatan ketahanan ekonomi wilayah.

Pandangan ini sejalan dengan arah kebijakan perencanaan nasional. Bappenas menegaskan bahwa industrialisasi berbasis wilayah di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan berkeadilan secara spasial.

“Dengan demikian, urgensi percepatan pembangunan ekonomi di Papua bukan hanya soal mengejar angka pertumbuhan, tetapi mendesak untuk diarahkan pada diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja lokal, dan penguatan sektor produktif non-ekstraktif agar manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh masyarakat,” beber dia.

Kendati begitu Revindo menyatakan terdapat prasyarat khusus seperti pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, prioritas penyerapan dan pelatihan tenaga kerja lokal, penguatan UMKM Papua dalam rantai pasok industri, serta standar lingkungan yang ketat, agar pembangunan kawasan industri di Papua dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan.

“Manfaat tersebut tidak bersifat otomatis, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang inklusif khususnya di daerah dengan karakter sosial dan budaya yang khas seperti Papua. Bappenas menegaskan bahwa tanpa pendekatan sosial-budaya yang kontekstual, manfaat dari industrialisasi di Papua berisiko tidak akan optimal," tandasnya.