- Ahok tegaskan kenaikan kuota impor minyak bukan penyimpangan, melainkan kebutuhan teknis.
- Kilang Pertamina tidak bisa mengolah semua jenis minyak mentah dalam negeri karena beda kualitas.
- Dewan Komisaris pastikan impor bukan kesalahan Direksi dan tetap beri keuntungan bagi negara.
Suara.com - Peningkatan kuota impor minyak bukan merupakan penyimpangan. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Selasa (27/1) Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut, kondisi seperti itu terjadi karena beragamnya jenis minyak mentah dan tidak semua minyak dalam negeri bisa diterima kilang Pertamina.
”Bukan penyimpangan impor loh Pak. Kita melihat ada peningkatan kuota minyak mentah Pak,” kata Ahok saat menjadi saksi bagi terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan.
Menurut Ahok, Dewan Komisaris juga memanggil Direksi guna meminta penjelasan mengenai kilang Pertamina yang tidak menyerap seluruh minyak mentah dalam negeri.
“Dari Direksi dipanggil kami jadi paham, oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Setelah tahu teknis, kami paham tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa diterima oleh kilang,” tutur Ahok.
Karena itu pula, jelasnya, Dewan Komisaris melihat bahwa kondisi meningkatnya kuota impor bukan kesalahan Direksi. ”Toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak dan masih untung,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, karena kondisi demikian, maka Pertamina kemudian membuat aturan baru. Yakni, bahwa kilang bisa menolak minyak mentah dalam negeri yang tidak memenuhi kualitas.
Jaksa juga bertanya, terkait keberadaan minyak mentah yang diekspor di satu sisi, tetapi di sisi lain terdapat impor, baik minyak mentah maupun BBM. ”Apakah Saudara selaku Komisaris Utama pernah mendapatkan informasi atau laporan dari Direksi terkait adanya kondisi seperti ini?” tanya jaksa.
Ahok menjawab, bahwa secara teknis dia tidak menguasai. Tetapi yang harus dipahami, bahwa terdapat bermacam-macam jenis minyak mentah. ”Jadi ada jenis yang low sulfur, misalnya, itu harganya tinggi. Kita nggak butuh barang itu,” jawab Ahok.
Jadi, kata Ahok, jangan punya pemikiran bahwa semua produk minyak bumi yang menjadi bagian Pemerintah harus kita serap. Memang, secara teknis Ahok mengakui tidak menguasai. Namun dia tahu, bahwa sangat banyak jenis minyak mentah. Antara lain minyak low sulfur yang mahal atau ada juga minyak jenis heavy. Dan dari berbagai macam tersebut, kata dia, tidak semua dibutuhkan Pertamina.
Baca Juga: 5 Poin Geger Kesaksian Ahok: Heran Kekuatan Riza Chalid, Sentil Menteri BUMN
”(Jadi) kita bicara dagang,” kata dia.
”Jadi kita pilih lebih baik kita ekspor tapi kita bisa beli impor dengan lebih murah, karena tugas kami adalah menghemat devisa negara," lanjut Ahok.
Pada bagian lain, jaksa juga bertanya apakah Ahok pernah mendapatkan informasi atau laporan temuan dari BPK misalnya terkait dengan kegiatan pengelolaan di hilir. ”Misalnya penjualan BBM misalnya. Yang kemudian Pertamina atau sub-holding kemudian menjual BBM di bawah market price yang telah ditetapkan? Ada informasi seperti itu Saudara pernah dapat?” tanya jaksa.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ahok mengaku bahwa dirinya tidak mencampuri operasional. Hanya saja, lanjut dia, terdapat anggota BPKP aktif dan pensiunan jenderal polisi lulusan terbaik yang sengaja ditempatkan sebagai Komisaris di Pertamina Patra Niaga.
Dan selama ini, lanjut Ahok, mereka tidak pernah melaporkan pada Dekom mengeai adanya penyimpangan. Termasuk laporan mengenai temuan BPK, menurut Ahok juga tidak pernah ada.
“Pertanyaaan saya, apakah pernah Saudara (menerima laporan mengenai) temuan BPK misalnya?” tanya jaksa.
”Tidak. Orang BPKP-nya jadi komisaris. Gak pernah laporan pak,” jawab Ahok.
