REGIONAL:
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengindikasikan Presiden Prabowo akan mengganti direksi Himbara karena dianggap merugikan negara.
- Rosan Roeslani selaku CEO BPI Danantara menyatakan belum ada pembicaraan perombakan direksi Himbara sejauh ini.
- Penggantian direksi diusulkan karena Himbara dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar daripada sektor usaha kecil.
Suara.com - Perombakan jajaran direksi himpunan bank negara (himbara) dikabarkan akan terjadi. Hal ini menguak, setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang bilang, Presiden Prabowo Subianto akan mengganti seluruh jajaran direksi Bank Himbara, karena dianggap merugikan negara.
Menanggapi hal tersebut, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, memampik kabar tersebut.
Danantara sebagai pemegang saham dari bank Himbara belum ada pembicaraan terkait dengan perombakan direksi bank himbara.
"Sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu (perombakan direksi bank himbara)," ujarnya di Wisma Danantara yang dikutip, Minggu (1/2/2026).
Rosan memastikan, dalam setiap proses perombakan direksi baik transformasi BUMN, Danantara akan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Dan tentunya, kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi sejauh ini tidak ada perbicaraan mengenai hal itu," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti seluruh jajaran direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah tersebut diambil lantaran jajaran direksi Bank Himbara dinilai telah merugikan negara. Pergantian direksi dianggap penting agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sjafrie menilai selama ini Bank Himbara justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil, khususnya dalam penyaluran kredit.
"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit," ujar Sjafrie, dikutip dari Antara, Sabtu (31/1).
Ia juga menyoroti kinerja sejumlah bank negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi negara.
Menurut Sjafrie, kondisi tersebut tidak lepas dari kinerja jajaran direksi yang dinilai tidak maksimal, bahkan cenderung lebih menguntungkan kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, pemerintah ke depan akan melakukan seleksi ketat dalam memilih direksi bank negara maupun BUMN lainnya. Proses seleksi akan mempertimbangkan kapasitas intelektual serta pengalaman para kandidat agar pengelolaan perusahaan negara bisa berjalan lebih profesional dan berpihak pada kepentingan nasional.
TERPOPULER
