Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 6.177,139
LQ45 609,402
Srikehati 299,172
JII 368,427
USD/IDR 17.821

Bongkar Muat Kapal Molor hingga 6 Hari, Biaya Logistik Kian Mahal

Achmad Fauzi

Minggu, 01 Februari 2026 | 16:30 WIB
Bongkar Muat Kapal Molor hingga 6 Hari, Biaya Logistik Kian Mahal
Aktivitas bongkar-muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
baca 10 detik
  • Keterlambatan sandar dan bongkar muat di pelabuhan, seperti Tanjung Perak, menyebabkan kenaikan biaya logistik nasional.
  • Penyebab utama dugaan perlambatan adalah peralatan bongkar muat yang sudah tua dan produktivitasnya menurun tajam.
  • Keterlambatan ini memicu kelangkaan kontainer kosong, berdampak signifikan pada pemenuhan jadwal pengiriman barang perusahaan.

Suara.com - Keterlambatan waktu sandar serta proses bongkar muat kapal di sejumlah pelabuhan kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya arus logistik sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada melonjaknya biaya logistik nasional.

Sejumlah kapal dilaporkan harus menunggu hingga 5–6 hari untuk dapat sandar dan melakukan bongkar muat barang. Padahal, pada kondisi normal, waktu tunggu maksimal hanya sekitar tiga hari. Buruknya layanan bongkar muat ini diduga kuat akibat keterbatasan dan usia peralatan yang sudah tua serta kerap mengalami gangguan, sehingga produktivitas terminal menurun tajam.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Sebastian Wibisono, mengatakan kondisi tersebut terlihat jelas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ia menilai lamanya waktu sandar dan bongkar muat telah memicu kelangkaan kontainer di sejumlah pelabuhan.

"Saya melihat beberapa kapal menunggu pembongkaran lebih lama. Kalau biasanya maksimal 3 hari, sekarang bisa sampai 6 hari. Ini karena beberapa alat bongkar muat atau crane sudah tua, misalnya di Terminal Peti Kemas (TPK) Nilam, dan TPK Mirah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya," ujar Sebastian seperti dikutip, Minggu (1/2/2026).

Aktivitas bongkar-muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Aktivitas bongkar-muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Menurutnya, PT Pelindo seharusnya segera melakukan peremajaan alat bongkar muat di berbagai terminal. Pasalnya, kapasitas produktivitas alat yang ada saat ini jauh dari ideal.

"Seharusnya PT Pelindo segera melakukan peremajaan alat bongkar muat. Idealnya jumlah Container Processing Area (CPA) per jam bisa 30–40 kontainer, sekarang hanya mampu menangani 10 kontainer," katanya.

Molornya proses bongkar muat tersebut berdampak langsung pada pengiriman barang. Sebastian mengungkapkan, banyak perusahaan forwarder kesulitan memenuhi jadwal pengiriman akibat kelangkaan kontainer kosong.

"Saya mengirim bahan baku pupuk ke Sampit, sejak Desember sudah sulit dapatkan kontainer kosong. Pengiriman baru bisa dilakukan Januari 2026, itupun hanya sebagian," jelas Sebastian.

Ia menambahkan, sebelumnya pihaknya bisa memperoleh 20–40 kontainer per hari. Namun kini jumlah tersebut turun drastis menjadi sekitar 10 kontainer per hari. Akibatnya, volume pengiriman juga ikut terpangkas.

baca juga

"Dengan 40 kontainer kami bisa mengirim 1.000 ton per hari. Sekarang hanya dapat 10 kontainer, sehingga yang terkirim hanya sekitar 250 ton," ungkapnya.

Keterlambatan bongkar muat juga disoroti Ketua DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Surabaya, Steven H Lesawengen. Ia menyebut persoalan serupa terjadi di Terminal Peti Kemas Berlian, Tanjung Perak.

"Keterlambatan penanganan bongkar muat kapal di TPK Berlian Pelabuhan Tanjung Perak karena alat belum siap," ungkap Steven.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen TPK Berlian dan TPK Mirah belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi. Sementara itu, manajemen TPK Nilam Tanjung Perak membantah adanya kerusakan alat bongkar muat di terminal tersebut.

Di sisi lain, perwakilan Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Komang, menjelaskan bahwa keterlambatan kapal sandar dan bongkar muat di pelabuhan tersebut masih dalam batas kewajaran dan dipengaruhi faktor eksternal, terutama cuaca.

"Keterlambatan ini wajar terjadi karena faktor cuaca yang tidak menentu. Sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa agar kondisi ini dapat diantisipasi," ujar Komang.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Pelindo dan Kemenhub Kembangkan Kawasan Pesisir serta Pelabuhan Laut

Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Pelindo dan Kemenhub Kembangkan Kawasan Pesisir serta Pelabuhan Laut

Bisnis | Selasa, 27 Januari 2026 | 13:16 WIB

Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub, Geram Banyak Kapal Asing Tak Bayar Pajak

Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub, Geram Banyak Kapal Asing Tak Bayar Pajak

Bisnis | Selasa, 27 Januari 2026 | 09:51 WIB

Pengusaha Ngadu ke Purbaya, Banyak Kapal Asing Masuk RI Tak Bayar Pajak

Pengusaha Ngadu ke Purbaya, Banyak Kapal Asing Masuk RI Tak Bayar Pajak

Bisnis | Selasa, 27 Januari 2026 | 09:20 WIB

Terkini

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:57 WIB

MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni

MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:53 WIB

Promosikan Platform Investasi Ilegal, Sejumlah Influencer Dijewer Satgas PASTI

Promosikan Platform Investasi Ilegal, Sejumlah Influencer Dijewer Satgas PASTI

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:48 WIB

IHSG Terbang 2,83% Pekan Ini Dorong Nilai Kapitalisasi Pasar Jadi Rp10.788 Triliun

IHSG Terbang 2,83% Pekan Ini Dorong Nilai Kapitalisasi Pasar Jadi Rp10.788 Triliun

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:25 WIB

Di Balik Insentif Motor Listrik, Ada PR Besar Bernama Keselamatan

Di Balik Insentif Motor Listrik, Ada PR Besar Bernama Keselamatan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:19 WIB

Indonesia Sustainability Award Apresiasi Komitmen ESG dan Pemberdayaan Berkelanjutan PNM

Indonesia Sustainability Award Apresiasi Komitmen ESG dan Pemberdayaan Berkelanjutan PNM

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:13 WIB

Mengapa Harga Emas Antam Terjun Bebas Pekan Ini? Simak Analisisnya

Mengapa Harga Emas Antam Terjun Bebas Pekan Ini? Simak Analisisnya

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 08:34 WIB

Karir Pekerja Terancam AI? Ini Kunci Agar Tetap Relevan di Masa Depan

Karir Pekerja Terancam AI? Ini Kunci Agar Tetap Relevan di Masa Depan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 08:21 WIB

Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi

Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi

Bisnis | Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:05 WIB

Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa

Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa

Bisnis | Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05 WIB