REGIONAL:
- Menkeu Purbaya menyatakan polemik sampah Bali disebabkan konflik bertahun-tahun antar Pemerintah Daerah sehingga proyek *waste to energy* mandek.
- Presiden Prabowo mengultimatum Pemda Bali atas kondisi sampah yang mencemari lingkungan dan mengancam citra pariwisata nasional.
- Presiden mengancam mengambil alih dan mengerahkan TNI/Polri jika Pemda Bali tidak segera menyelesaikan persoalan sampah secara nyata.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal polemik masalah sampah di Bali yang sempat dikeluhkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menkeu Purbaya menyebut kalau permasalahan itu terjadi karena adanya konflik antar Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali selama bertahun-tahun. Walhasil proyek pengolahan sampah menjadi listrik atau waste to energy (WTE) tak kunjung selesai.
"Bali itu sudah bertahun-tahun tuh debat terus antar Pemdanya berantem. Enggak jadi-jadi tuh proyek sampahnya. Akhirnya jadi begitu kotor sekali Bali," kata Purbaya usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, dikutip Selasa (3/2/2026).
Bendahara Negara bercerita kalau dirinya pernah mencoba menyelesaikan konflik antar Pemda. Disebutkan kalau masalah itu terjadi di tiga kota di Bali.
"Dulu saya pernah damaikan, antara Pemda mana, tiga kota tuh," terangnya.
Purbaya lalu menyarankan Pemda Bali untuk segera menyelesaikan proyek WTE. Meskipun biayanya mahal, ia menilai itu akan berguna untuk Bali.
"Jalan saja, karena walaupun mahal itu untuk Bali sendiri," jelasnya.
Prabowo ultimatum Bali karena banyak sampah
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.
“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden.
Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat.
TERPOPULER
