RI Bakal Punya Pembangkit Nuklir, Hashim Djojohadikusumo: 70 Gigawatt Akan Dibangun

Suara.com - Pemerintah Indonesia berencana melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pengerjaannya dilakukan bertahap hingga tahun 2034 mendatang.

Hal ini disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo. Keputusan tersebut dikatakannya menjadi bagian dari arah besar transisi energi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 tahun ke depan.

“Pemerintah juga telah memutuskan untuk memulai pengadaan 7 Gigawatt tenaga nuklir,” kata Hashim dalam acara Indonesia Economic Summit (IES), Rabu (4/2/2026).

Hashim menjelaskan, pembangunan PLTN tahap awal dimulai dengan kapasitas 500 megawatt sebelum ditingkatkan secara progresif hingga mencapai 7 gigawatt pada 2034.

“500 Megawatt pada awalnya, seiring waktu hingga tahun 2034, akan menjadi 7 Gigawatt tenaga nuklir,” ujarnya.

Menurut Hashim, keputusan masuk ke energi nuklir tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar RUPTL yang telah diumumkan pemerintah. Dalam rencana tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan total 70 gigawatt pembangkit listrik dalam 10 tahun ke depan.

“Untuk 10 tahun ke depan, telah diumumkan bahwa 70 Gigawatt akan dibangun,” kata Hashim.

Ia menyebut, mayoritas tambahan kapasitas listrik nasional akan berasal dari sumber energi hijau dan terbarukan. Pemerintah menargetkan 76 persen proyek kelistrikan berasal dari energi bersih.

“76 persen di antaranya akan berasal dari perusahaan sejenis Masdar dan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan membangun PLTN juga menarik minat banyak negara untuk terlibat dalam investasi maupun penyediaan teknologi. Pemerintah membuka peluang kerja sama internasional dalam pengembangan nuklir sipil.

“Banyak negara telah menunjukkan niat untuk masuk dan berpartisipasi dalam investasi, juga menjual teknologi dan sebagainya,” ujarnya.

Di luar energi terbarukan dan nuklir, Hashim menyebut gas alam tetap akan digunakan sebagai sumber energi transisi. Pemerintah menilai gas masih dibutuhkan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang kami anggap sebagai bahan bakar transisi,” kata Hashim.