IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Suara.com - Penilaian lembaga rating Moody's menjadi pukulan terbaru bagi ekonomi Indonesia. Setelah menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari stabil pada Kamis kemarin, hari ini (6/2/2026) IHSG dan rupiah kompak rontok.

IHSG anjlok 2,08 persen ke level 7.935 pada penutupan perdagangan Jumat. Sementara rupiah melemah menjadi Rp 16.876 per dolar AS dan cadangan devisa Januari 2026 menciut menjadi 154,6 miliar AS.

Perubahan outlook Moody's ini adalah pukulan telak kedua bagi Indonesia setelah pekan lalu MSCI Inc membekukan perubahan indeks pasar modal Indonesia, yang memaksa para investor asing ramai-ramai hengkang dari bursa saham.

Lalu itu Moody's? Mengapa penilaiannya sangat berpengaruh? Apa dampaknya ke depan?

Siapa Moody's?

Moody’s, lembaga pemeringkat kredit (credit rating agency) yang berbasis di Amerika Serikat, bertugas menilai dan memberikan peringkat atau rating atas kemampuan entitas, mulai dari negara, perusahaan atau lembaga keuangan dalam membayar utangnya.

Di dunia ada dua lembaga rating lain yang berpengaruh yakni Standard & Poor's dan Fitch. Ketiganya dijuluki The Big Three. Rating dari tiga lembaga ini biasanya menjadi petunjuk bagi investor untuk berinvestasi, termasuk untuk membeli surat utang, dari sebuah negara atau perusahaan.

Selain rating, Moody's juga merilis apa yang disebut outlook atau proyeksi. Outlook Moody's terdiri dari: positif, negatif, stabil dan developing.

Stabil artinya peringkat kredit yang disematkan pada satu entitas kemungkinan besar tak akan berubah dalam jangka menengah.Sementara positif, negatif dan developing bermakna peringkat rating sebuah entitas berkemungkinan berubah - naik atau turun - dalam jangka menengah.

Biasanya rating Moody's akan berubah mengikuti proyeksi atau outlook dalam waktu 12 - 18 bulan.

Indonesia di mana?

Moody's pada Kamis bilang, rating Indonesia saat ini masih di Baa2. Artinya masih layak investasi, tapi hanya satu tingkat di atas peringkat terendah dalam kategori layak investasi (investment grade).

Sebagai pembanding, rating Malaysia adalah A3. Yang artinya, obligasi jiran lebih layak dibeli karena memiliki risiko sangat kecil. Outlook-nya pun masuk dalam kategori stabil.

Tapi yang berubah adalah outlook atau proyeksi, yang tadinya stabil menjadi negatif. Artinya ada risiko rating Indonesia akan turun dalam 12 sampai 18 bulan ke depan, jika pemerintah tak mengindahkan peringatan Moody's.

Mengapa outlook Indonesia negatif?

Moody's dalam keterangannya mengatakan melihat adanya tanda-tanda pelemahan tata kelola serta semakin berkurangnya efektivitas kebijakan di Indonesia. Lembaga itu juga menguraikan bahwa kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto makin sulit diprediksi.

Yang menjadi sorotan Moody's antara lain kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) - yang mengurasi keuangan negara - di tengah penerimaan negara yang seret.

Selain itu penunjukkan keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI juga menjadi sorotan di tengah isu rencana mengubah mandat Bank Sentral lewat perubahan undang-undang.

"Jika terus berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang sudah lama dibangun, yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," Moody's memperingatkan.

Apa dampaknya?

Ekonom Indef Rizal Taufikurrahman, kepada Suara.com, Jumat (6/2/2026) mengatakan penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s Ratings harus dibaca sebagai sinyal bahwa risiko kebijakan ke depan mulai melampaui kekuatan fundamental saat ini.

Ia menilai masalahnya bukan pada posisi makro jangka pendek, pertumbuhan, inflasi, maupun rasio utang yang masih relatif terkendali melainkan pada trajektori fiskal dan kredibilitas pengelolaannya.

"Ketika belanja negara cenderung melebar dengan program-program berskala besar dan bersifat struktural, sementara kapasitas penerimaan belum menunjukkan penguatan yang sepadan, maka risiko fiskal bergeser dari sekadar siklus menjadi risiko struktural jangka menengah." terang dia.

Dalam kerangka penilaian risiko, ia melanjutkan, kondisi seperti ini menurunkan margin pengaman (fiscal buffer) dan meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan, terutama di tengah lingkungan global yang biaya dan volatilitasnya masih tinggi.

Alhasil, lanjut Rizal, biaya kepercayaan yang harus dibayar perekonomian semakin meningkat. Premi risiko cenderung naik, pasar keuangan menjadi lebih reaktif terhadap sentimen eksternal, dan ruang kebijakan fiskal menyempit karena setiap tambahan ekspansi akan diuji oleh pasar.

Sementara menurut ekonom Bank Permata Josua Pardede, yang dihubungi Suara.com di Jakarta, penilaian Moody's itu tidak langsung berdampak negatif ke angka pertumbuhan ekonomi saat ini.

"Tetapi masuk lewat jalur kepercayaan pelaku pasar dan biaya pendanaan. Ketika persepsi risiko naik, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi dan lebih selektif menempatkan dana, sehingga biaya bunga surat utang pemerintah dan biaya pinjaman dunia usaha dapat naik, yang pada gilirannya menekan ruang belanja produktif dan menahan investasi," urai Josua.

Selain itu daya tarik investasi akan turun dan meningkatkan biaya pinjaman. Ini berpotensi menahan investasi asing dan memicu gejolak di pasar keuangan bila isu-isu yang disorot tidak dijawab dengan kepastian aturan dan koordinasi yang kuat, termasuk risiko fiskal dari dorongan belanja yang lebih besar di tengah basis penerimaan yang lemah.

Di sisi lain Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperingatkan jika pemerintah tak menghiraukan peringatan Moody's maka rating Indonesia bisa turun dan efeknya akan cukup terasa.

"Jangan sampai rating Moody's turun jadi Baa3, bisa naik tajam suku bunga utang dan beban berat ke rupiah," kata Bhima kepada Suara.com.

Apa solusinya?

Menurut Rizal, pemerintah harus menunjukkan efisiensi kebijakan, yakni apakah belanja benar-benar produktif, apakah ekspansi fiskal menghasilkan basis pertumbuhan baru, dan apakah arah kebijakan konsisten dengan stabilitas jangka menengah.

"Tanpa koreksi pada kualitas kebijakan dan disiplin fiskal, outlook negatif berpotensi berubah dari peringatan menjadi tekanan nyata terhadap stabilitas makroekonomi," tegas dia.