Dihantam Kasus IPO, Ini Pembelaan Manajemen Baru PIPA

Suara.com - PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) akhirnya unjuk gigi setelah dihantam kasus penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang diduga tidak layak.

Direktur Utama Multi Makmur Lemindo, Firrisky Ardi Nurtomo, memastikan manajemen PIPA yang kini berbeda dengan yang lama. Menurut dia, saat ini pengendali baru PIPA PT Morris Capital Indonesia (MCI) tidak terafilisasi dengan tersangka kasus tersebut.

Adapun, MCI telah menjadi pemegang saham pengendali sejak 24 November 2025, dengan menggenggam 49,52 persen saham PIPA.

"Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan kepemilikan, baik operasional maupun manajerial dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali lama atau direksi lama. Dan kasus-kasus yang melibatkan tersangka baru yang terlibat dalam perkara review atau manipulasi saham. Itu clean and clear," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin (9/2/2026).

Firrisky menuturkan, posisi pengurus baik direksi dan komisaris juga tidak teralifiliasi langsung dengan manajemen PIPA sebelum diambil alih MCI.

Dengan penegasan ini, ia memastikan bahwa tidak ada kaitannya kasus ketidalayakan IPO tersebu dengan perseoroan saat ini. Saat melakukan akuisisi, MCI juga selalu sesuai dengan ketentuan hukum.

"Terkait semua yang berhubungan dengan sanksi administratif, kami yakin akan diselesaikan dengan baik oleh BoD lama dan PSP lama sesuai dengan tanggung jawab mereka," imbuhnya.

Untuk diketahui, Berdasarkan hasil investigasi OJK, emiten berkode saham PIPA terbukti melakukan pelanggaran serius terkait transparansi data keuangan.
OJK menemukan adanya kesalahan material dalam Laporan Keuangan Tahunan 2023, di mana perusahaan mencantumkan pengakuan aset dari dana IPO tanpa didukung bukti yang valid.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi sebagai berikut:

• Denda Perusahaan: PIPA diwajibkan membayar denda sebesar Rp1,85 miliar.
• Sanksi Direksi: Jajaran Direksi PIPA periode 2023 dikenai denda tanggung renteng senilai Rp3,36 miliar karena dianggap bertanggung jawab atas penyajian data palsu.
• Sanksi Auditor: Akuntan Publik yang mengaudit laporan tersebut juga dikenai sanksi administratif karena dinilai gagal menerapkan standar profesional audit.