- Menteri Keuangan menargetkan rasio perpajakan mencapai 12 persen melalui penindakan tegas terhadap penggelapan pajak.
- Pemberantasan penggelapan pajak melibatkan penangkapan pegawai DJP dan pelaku usaha yang bersekongkol.
- Implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk mendeteksi praktik seperti *under invoicing* ekspor CPO.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berambisi mengejar rasio perpajakan atau tax ratio 12 persen dengan cara memburu para pelaku penggelap pajak.
Menkeu Purbaya memastikan terus menangkap para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pelaku usaha yang terlibat persekongkolan dalam penggelapan pajak.
“Kami tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara pajak dengan para pelaku usaha. Kan banyak tuh, makanya ditangkap kemarin. Kami beresin itu,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Selain itu, Purbaya juga menerapkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) untuk mengendus praktik kongkalikong. Dari situ dia kerap menemukan praktik under invoicing alias mendata barang di bawah harga pasar.
"Kita menerapkan AI untuk mendeteksi under invoicing. Kan sudah ketahuan tuh yang saya pernah sebut, ekspor CPO, banyak sekali yang ketahuan under invoicing. Harganya dimurahin di sini, di luar negeri sana dijualnya lebih tinggi, dua kali lipat. Nanti akan kita kejar," timpal dia.
Bendahara Negara menilai kalau level ideal tax ratio untuk menutup kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sulit ditentukan. Lebih lagi adanya keketatan dalam mengubah angka rasio perpajakan.
Namun, dia meyakini kondisi fiskal Indonesia saat ini sudah cukup memadai untuk menuju rasio perpajakan level 11 persen hingga 12 persen.
“Itu udah aman sekali. Tapi, biasanya memang enggak gampang. Perlu ekstra usaha,” jelasnya.
Baca Juga: Purbaya Siapkan Rp 15 Miliar Buat Anggaran Reaktivasi BPJS Kesehatan
