- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2026 mencapai 5,6 persen year on year melalui dorongan belanja pemerintah seperti bansos.
- Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen seraya menargetkan rasio utang di bawah 40 persen terhadap PDB.
- Lembaga pemeringkat Moody's menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena kekhawatiran tata kelola dan efektivitas kebijakan.
Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 sebesar 5,6 persen secara year on year, meningkat dari proyeksi awal atau baseline yang ditetapkan sebesar 5,5 persen.
"Kuartal I baseline kami di bidang keuangan itu 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen, dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal satu ini," kata Juda saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Sejumlah upaya akan dilakukan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan itu, di antaranya mendorong belanja pemerintah seperti bantuan sosial atau bansos hingga berbagai jenis insentif. Tujuannya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Itu tetap dilakukan. Semua, kan ada beberapa program bansos ya, yang bisa kita lakukan di kuartal satu, ya kita lakukan segera," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 5,11 persen yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) meleset dari janjinya.
Laporan BPS mengungkapkan kalau ekonomi Indonesia 2025 tumbuh 5,11 persen secara year on year (YoY). Khusus kuartal empat (Q4), perekonomian RI tumbuh 5,39 persen YoY.
"Ya lumayan kan? 5,39 ya? (Q4 2026). Ini lebih rendah dari perkiraan saya atau janji saya. Saya maunya 5,6 atau 5,7 atau setidaknya 5,5 persen. Tapi secara keseluruhan lumayan. Kita masih tumbuh 5,1 persen," kata Purbaya di Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).
Purbaya mengklaim kalau hal terpenting adalah perekonomian Indonesia sudah mulai membaik. Sebab angka 5,39 di Q4 2025 diklaim menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini 5,39 tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di triwulan keempat. Mungkin empat tahun lima tahun terakhir. Jadi lumayan, jadi ada sinyal pembalikan ekonomi," lanjut dia ketika itu.
Baca Juga: BCA Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bakal Meroket di 2026
Jaga Defisit di bawah 3 Persen
Sebelumnya Juda juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah 3 persen, meski pada tahun lalu defisit melebar menjadi 2,92 persen - meleset dari target 2,53 persen.
Disiplin pemerintah untuk menjaga defisit fiskal itu sebelumnya menjadi sorotan lembaga pemerintah seperti Moody's yang pada pekan lalu menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif, meski peringkat dipertahankan di Baa2.
"Kita jaga, 3 persen itu harga matilah," kata Juda.
Adapun pada 2026 ini, pemerintah menargetkan defisit APBN di angka 2,68 persen. Sementara rasio utang ditargetkan di bawah 40 persen terhadap PDB.
"Di undang-undang 60 persen, tetapi kami akan jaga sekitar 40 persen," tegas Juda yang dilantik sebagai Wamenkeu pada pekan lalu.
Pada akhir 2025 lalu, seperti diketahui, rasio utang pemerintah mencapai 40,08 persen terhadap PDB atau setara dengan Rp9.549,46 triliun. Hal ini pula yang membuat lembaga-lembaga pemeringkat mewanti-wanti pemerintah untuk lebih berhati-hati.
Juda juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengantisipasi penilaian dari lembaga pemeringkat Fitch pada yang akan merilis laporannya pada 23 Februari 2026, yang selanjutnya disusul laporan dari S&P.
"Ya ini yang perlu kita koordinasikan. Nanti tentu saja nanti rating yang lain kan akan datang di tanggal 23 Februari. Kita siapkan semua itulah yang saya katakan, lesson learned dari Moody's kemarin," ujarnya.
Dia menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh yang mencakup tata kelola, kebijakan, serta manajemen risiko.
"Nah, ini harus kita perbaiki semua. Baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," ujarnya.
Diwartakan sebelumnya Moody’s menurunkan outlook utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.
Rating negatif itu diberikan, karena Moody's menilai adanya tanda-tanda pelemahan tata kelola serta semakin berkurangnya efektivitas kebijakan di Indonesia. Lembaga itu juga menguraikan bahwa kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto makin sulit diprediksi.
Salah satu yang disorot adalah, antara lain kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) - yang menguras keuangan negara - di tengah penerimaan negara yang seret.
Selain itu penunjukkan keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI juga menjadi sorotan di tengah isu rencana mengubah mandat Bank Sentral lewat perubahan undang-undang.
"Jika terus berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang sudah lama dibangun, yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," Moody's memperingatkan.
