- Pembentukan BPI Danantara menguatkan orientasi korporatisasi BUMN, namun karakter publiknya tidak boleh tergerus.
- BUMN memiliki posisi unik menyeimbangkan tuntutan efisiensi korporasi dan mandat pelayanan kepentingan publik negara.
- Diperlukan penegasan kewenangan PTUN menguji keputusan pejabat BUMN saat menjalankan fungsi pelayanan publik.
Ia merekomendasikan agar kewenangan PTUN dipertegas sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap kebijakan BUMN. Selain itu, harmonisasi antara Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Keuangan Negara dinilai mendesak guna mencegah dualisme tafsir mengenai status kekayaan negara pada BUMN.
"Transformasi BUMN tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum. Justru di tengah korporatisasi yang semakin kuat, mekanisme akuntabilitas publik harus diperkuat," pungkas dia.
TERPOPULER
