- RI beri konsesi energi ke perusahaan afiliasi Israel di tengah isu Palestina.
- Proyek panas bumi menambah beban kerusakan hutan dan pesisir di Pulau Halmahera.
- Ambisi Net Zero Emission 2060 picu masuknya modal yang berisiko secara politis.
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan memberikan izin konsesi panas bumi di Pulau Halmahera kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan kuat dengan sistem ekonomi Israel.
Pada 8 Januari 2026, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu resmi diserahkan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sebut unggahan akun Instagram @middleeastmonitor.
Proyek ini disebut sebagai bagian dari ambisi nasional menuju Net Zero Emission 2060. Meski transisi dari batubara ke energi bersih adalah keharusan, urgensi tersebut kini menyisakan pertanyaan besar terkait konsistensi politik luar negeri dan perlindungan lingkungan.
PT Ormat Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies, raksasa energi yang dibangun di atas fondasi teknik, manufaktur, dan jaringan modal Israel. Masuknya investasi ini berarti aliran pendapatan dan aliansi teknologi akan bersirkulasi dalam sistem ekonomi tersebut.
Secara politis, langkah ini dipandang melemahkan posisi tawar Indonesia saat menyuarakan isu Palestina. Keterlibatan ekonomi dalam skala ini membawa pesan politik yang sulit dibantah: ada celah antara retorika diplomatik dan realita investasi.
Bukan hanya soal diplomasi, ekosistem Halmahera kini berada dalam risiko ganda. Pulau yang masih memiliki kawasan hutan luas ini tengah dihantam permintaan global yang masif. Salah satunya menjadi tambang nikel raksasa untuk pengolahan baterai kendaraan listrik, dimana investornya rata-rata berasal dari China.
Disisi lain modal Jepang dan Korsel dalam pendanaan smelter dan pembangkit listrik captive terus mengalir untuk mengamankan akses mineral.
Kehadiran konsesi panas bumi Ormat menambah jejak industri jangka panjang di atas ekosistem yang sudah jenuh. Deforestasi yang dipercepat dan tekanan terhadap wilayah pesisir kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat lokal yang dipaksa beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang drastis.
Indonesia kini berada di persimpangan: mengejar target energi bersih dengan menabrak prinsip politik, atau tetap konsisten menjaga marwah diplomasi sekaligus kelestarian lingkungan terakhir di Timur Indonesia.
Baca Juga: IHT Disebut Kunci Prabowonomics, Mampukah Dongkrak Target Ekonomi 8%?
