Menteri PU Tekankan Percepatan Rekonstruksi Aceh Usai Bencana

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bakal mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut pemerintah mengusung prinsip Build Back Better agar pembangunan kembali dilakukan lebih kuat dan tangguh.

Dody menjelaskan penanganan pascabencana dilakukan sesuai arahan presiden serta Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dasar hingga hunian masyarakat.

Pada sektor air baku dan air bersih, pemerintah mencatat progres penanganan sudah cukup tinggi.

“Pada sektor Air Baku dan Air Bersih progres penanganan telah mencapai rata-rata 72,7 persen. 2 embung terdampak telah 100 persen ditangani dan dari 176 SPAM terdampak, 153 di antaranya telah fungsional," ujar Dody dalam keterangannya, dikutip Senin (16/2/2026).

Di samping itu, 34 dari 209 sumur bor dalam telah ditangani, dan 15 dari 17 sumur bor dangkal juga telah selesai. Progres penanganan pada sektor Irigasi, Rawa, dan Sungai di tingkat pusat mencapai rata-rata 54,2 persen, dan di tingkat daerah mencapai 24,5 persen.

Selain itu, dari total 38 muara sungai terdampak, progres penanganan rata-rata telah mencapai 35,5 persen. Pemerintah menempatkan normalisasi muara sebagai prioritas karena berpengaruh langsung pada kelancaran aliran sungai.

“Sebagaimana arahan Presiden, Penanganan muara menjadi prioritas langsung dalam percepatan normalisasi aliran sungai karena merupakan titik kendali utama yang menentukan kelancaran aliran sungai dari hulu hingga hilir. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian paling lambat Oktober 2027,” jelas Dody.

Di sektor konektivitas, pemerintah memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak sudah kembali berfungsi.

“Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 34 jembatan nasional yang terdampak kini telah 100 persen fungsional. Di tingkat daerah, 93 persen ruas jalan dan 87 persen jembatan terdampak juga sudah dapat digunakan kembali,” tambah Dody.

Untuk sektor sanitasi dan persampahan, progres penanganan disebut telah mencapai 100 persen. Seluruh fasilitas terdampak, termasuk 15 TPA dan 12 IPLT, telah ditangani pemerintah.

Sementara itu, pada sektor rumah hunian dan fasilitas umum, progres rata-rata sudah mencapai 66 persen. Angka ini meningkat sekitar 25 persen dibandingkan akhir Januari 2026, dengan pembangunan hunian ditargetkan selesai pada 28 Februari 2026 bagi total 1.301 kepala keluarga di 13 lokasi.

Dalam mendukung percepatan pemulihan, Kementerian PU telah mengerahkan 1.599 personel serta 1.807 unit alat berat. Pemerintah juga menjalankan program padat karya tunai untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Pada 2025, program tersebut melibatkan 47.510 tenaga kerja, sementara pada 2026 direncanakan melibatkan 44.931 tenaga kerja. Skema ini diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi sekaligus memberi dampak ekonomi langsung bagi warga.

Dari sisi pendanaan, pemerintah mengindikasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana 2025–2029 mencapai Rp73,98 triliun. Anggaran itu terdiri dari Rp4,87 triliun untuk tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk rehabilitasi serta rekonstruksi jangka menengah dan panjang.

Menko PMK Pratikno menambahkan pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera guna mempercepat koordinasi lintas kementerian.