- Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, serta pekerja informal menurun menjadi 57,8 persen.
- Perbaikan pasar kerja perlu dipercepat melalui keselarasan pendidikan dengan kebutuhan industri demi peningkatan produktivitas.
- Sebanyak 50 persen pekerja Indonesia mengalami vertical mismatch pada 2025, tertinggi di sektor pengadaan air dan pertanian.
Suara.com - Ekonom Bank Mandiri mengungkapkan adanya perbaikan pasar tenaga kerja Indonesia yang tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dan berkurangnya proporsi pekerja informal.
Namun, raihan ini dirasa belum cukup untuk mendongkrak perekonomian nasional. Analisa Mandiri Institute menilai tren perbaikan pasar tenaga kerja Indonesia perlu diakselerasi melalui penguatan keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri guna mendorong produktivitas yang lebih tinggi.
Pendekatan ini dipandang strategis untuk memastikan percepatan ekonomi berjalan dengan fondasi sumber daya manusia yang optimal.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia terus menurun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, atau turun 6 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Proporsi pekerja informal juga menurun menjadi 57,8 persen pada 2025 dari 58 persen pada 2024, mencerminkan perbaikan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas struktur ketenagakerjaan pasca pandemi," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Dalam kajian Mandiri Institute, di tengah perbaikan tersebut, struktur pasar tenaga kerja masih memiliki ruang penguatan dalam aspek kesesuaian antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.
Berdasarkan data, ketidaksesuaian terjadi ketika pekerja memiliki pendidikan lebih tinggi (overeducated) atau lebih rendah (undereducated/unqualified) dibanding kebutuhan jabatan, yang berpotensi menahan optimalisasi produktivitas dan pertumbuhan upah.
"Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha," kata Andry.
Sementara itu, merujuk analisis menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari dua pekerja di Indonesia mengalami vertical mismatch. Pada 2025, tingkat vertical mismatch tercatat sebesar 50 persen, membaik dari 51 persen pada 2023.
Baca Juga: Menko Airlangga Klaim Pengangguran Turun 4,74 Persen, Ini Pendorongnya
Ketidaksamaan atau mismatch itu terutama bersumber dari kelompok undereducated/unqualified yang mencapai 32 persen dari total pekerja, sejalan dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih sekitar 33 persen.
Secara sektoral, mismatch tertinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian. Pada sektor pengadaan air, ketidaksesuaian didominasi oleh pekerja overeducated, sedangkan di sektor pertanian dipicu dominasi pekerja undereducated yang mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas keterampilan.
Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan memiliki proporsi overeducated workers yang relatif lebih besar, dipengaruhi daya tarik stabilitas serta insentif sektor formal.
Temuan ini memperkuat urgensi penguatan ekosistem penempatan tenaga kerja agar kompetensi lulusan dapat terserap secara lebih optimal.
Andry menegaskan, kebijakan ketenagakerjaan perlu bergerak ke arah kualitas penciptaan lapangan kerja melalui sinergi yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan pemerintah.
"Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional," pungkasnya.
