Klarifikasi Menkeu Purbaya usai Bea Cukai Sita Bantuan Bencana Sumatra dari Diaspora

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turun tangan usai mendapatkan keluhan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal bantuan pemulihan bencana banjir Sumatra dari Diaspora di Malaysia disita pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menkeu Purbaya memastikan kalau Bea Cukai bisa meloloskan bantuan diaspora masuk ke wilayah Aceh apabila ada keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Selama ada keterangan dari BNPB ini lepas, bisa kita bebaskan pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu," katanya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah yang disiarkan virtual, Rabu (18/2/2026).

Pernyataan ini merespons Mendagri Tito Karnavian yang mengungkap adanya kendala dalam penyaluran bantuan logistik dari komunitas warga Aceh di Malaysia untuk korban bencana di tanah air.

Bantuan berupa barang pangan tersebut dilaporkan masih tertahan dan belum mendapatkan izin masuk dari pihak Bea Cukai.

“Ada bantuan dari diaspora Aceh. Kita tahu bahwa di Malaysia ada lebih kurang hampir 500.000 warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga,” ujar Tito dalam rapat.

"Mereka selain membantu keluarganya masing-masing dengan bantuan uang, mereka juga mengumpulkan barang-barang pangan terutama," lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa logistik bantuan tersebut saat ini sudah siap diberangkatkan dari Port Klang, Kuala Lumpur, menuju Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe.

Namun, proses pengiriman terhambat karena masalah perizinan di kepabeanan.

“Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lhokseumawe, pelabuhan Krueng Geukueh namanya. Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk,” jelasnya.