Skema Patungan Saham Berujung Denda: OJK Sikat Tukang Goreng Saham IIMPC Rp5,7 Miliar

Baca 10 detik

OJK sanksi 3 pihak atas manipulasi saham IMPC periode 2016-2022.
Modus Nominee: Pelaku gunakan 29 rekening efek palsu untuk gerakkan harga saham.
Skema Patungan: Aktor MLN & UPT jadi pemodal utama dalam transaksi semu tersebut.

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya membongkar praktik lancung di balik pergerakan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC). Tak main-main, sanksi administratif berupa denda jumbo senilai Rp5,7 miliar dijatuhkan kepada tiga pihak yang terbukti "menggoreng" harga saham tersebut dalam kurun waktu enam tahun (2016-2022).

Eksploitasi pasar modal ini melibatkan kolaborasi antara korporasi dan individu. Mereka adalah PT Dana Mitra Kencana (DMK) serta dua aktor intelektual berinisial MLN dan UPT. Modusnya klasik namun rapi: menggunakan puluhan akun 'pinjaman' atau nominee untuk menciptakan semu di lantai bursa.

"Kedua kelompok menggunakan puluhan nominee. Jadi, menggunakan investor-investor yang sejak awal memang disiapkan untuk melakukan manipulasi harga," tegas Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat.

Berdasarkan investigasi OJK, PT Dana Mitra Kencana menjadi motor utama dengan mengendalikan 17 rekening efek. Sementara duet MLN dan UPT bergerak melalui 12 rekening efek lainnya. Total 29 rekening ini digerakkan secara sinkron untuk memberi kesan bahwa saham IMPC aktif diperdagangkan secara wajar.

Hasan mengungkapkan, para pelaku menggunakan skema yang mereka sebut sebagai 'patungan saham'. Dalam skema ini, MLN dan UPT berperan sebagai penyedia likuiditas awal.

"Peran signifikan dari pihak pengendali adalah memberikan dana talangan untuk transaksi beli, lalu menarik kembali dana hasil penjualan dari belasan rekening nasabah yang mereka kendalikan," urai Hasan.

Aksi manipulasi yang berlangsung bertahun-tahun ini dinyatakan melanggar Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal, yang kini telah diperkuat melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Secara ekonomi, praktik ini mencederai integritas pasar dan merugikan investor ritel yang terjebak dalam fluktuasi harga semu. Denda Rp5,7 miliar ini diharapkan menjadi sinyal keras bagi para "pencopet" saham agar tidak lagi bermain api di pasar modal Indonesia.