Simalakama Tarif Trump, Apa Kabar Indonesia?

Suara.com - Kebijakan perdagangan luar negeri Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini berada di persimpangan jalan yang krusial.

Hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS membatalkan wewenang tarif daruratnya pada Jumat lalu, Trump langsung mengumumkan rencana baru untuk menerapkan bea masuk melalui dua jalur hukum yang berbeda.

Keputusan ini sendiri terjadi sehari setelah pengumuman kesepakatan dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini ditandai langsung oleh kehadiran Prabowo Subianto di AS.

Sikap AS ini lantas tidak hanya memicu perdebatan hukum, tetapi juga menempatkan agenda perdagangan Gedung Putih pada jalur tabrakan dengan musim kampanye pemilihan umum paruh waktu (midterm elections) yang akan datang.

Pembatalan penggunaan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 oleh Mahkamah Agung memaksa Trump beralih ke instrumen hukum lain, yaitu:

• Section 122 (Trade Act 1974): Jalur ini digunakan sebagai solusi jangka pendek (stopgap) yang memungkinkan tarif hingga 15% selama 150 hari. Namun, perpanjangan setelah masa tersebut memerlukan persetujuan dari Kongres.
• Section 301 (Trade Act 1974): Instrumen yang lebih kuat secara hukum namun memerlukan proses investigasi berbulan-bulan sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Menurut Gavin Bade dalam artikelnya di Wall Street Journal, kombinasi kedua jalur ini diprediksi akan mendorong pengambilan keputusan penting terkait tarif ke periode musim panas—tepat beberapa bulan sebelum pemilu November.

Hal ini menjadi posisi yang sulit bagi banyak politisi Republik (GOP) yang konstituennya sangat sensitif terhadap isu inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Perpecahan Internal di Kongres

Kecemasan terhadap kebijakan proteksionisme Trump mulai terlihat di internal partai pendukungnya sendiri.

Pekan lalu, enam anggota dewan dari Partai Republik bergabung dengan Demokrat dalam upaya membatasi kekuasaan tarif presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mantan anggota Kongres dari Texas, Kevin Brady, menyatakan bahwa Kongres tidak akan menyambut baik permintaan dari Gedung Putih untuk memungut tarif yang lebih tinggi kepada konstituen mereka.

"Kebijakan konvensional menunjukkan bahwa tidak ada dukungan kuat untuk hal tersebut di parlemen," ujarnya.

Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Hukum

Putusan Mahkamah Agung juga meninggalkan lubang besar dalam neraca perdagangan AS. Terdapat pertanyaan besar mengenai nasib dana sekitar US$130 miliar yang telah dikumpulkan di bawah kebijakan tarif yang kini dinyatakan ilegal tersebut.

Litigasi hukum mengenai pengembalian dana (refund) ini diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun.