Agrinas Impor Pikap dari India, Resep Jitu Matikan Industri Otomotif Indonesia?

Suara.com - Rencana BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor ratusan ribu pikap dari India disambut kecaman dari semua pihak di dalam negeri. Pasalnya pembelian 105.000 unit pikap dan truk bermerek Mahindra dan Tata itu mengabaikan produsen kendaraan di dalam negeri.

Apa lagi, impor pikap dan truk itu ditujukan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto yang getol dengan jargon menggunakan produk dalam negeri dan tentu saja "anti asing". Anggaran untuk pembelian ini mencapai Rp 24,66 triliun.

Beberapa pihak menyebut kebijakan ini tidak punya dasar kuat. Bahkan disebut bisa membunuh industri otomotif Indonesia dan picu PHK besar-besaran.

Sementara Sumber Suara.com yang mengetahui cerita di balik rencana impor ini menyebut, program tersebut didukung oleh salah satu jenderal yang berada di lingkar kekuasaan Prabowo.

Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Agrinas ngotot mengimpor mobil dari India alih-alih menyerap produk Indonesia? Apa dampaknya ke depan?

Mengapa Impor dari India?

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan ia memilih impor dari India untuk efisiensi. Dia mengeklaim bisa mendapatkan kendaraan berkualitas dengan harga 50 persen lebih murah dari Tata dan Mahindra dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Joao juga bilang, merek-merek yang diproduksi di Indonesia, tak bisa memenuhi jumlah pesanan Agrinas tak bisa dipenuhi oleh merek lokal karena keterbatasan kapasitas produksi.

Tetapi benarkah klaim Joao dari Agrinas itu atau malah ngawur?

Memangnya Indonesia tidak mampu?

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, yang menaungi 61 perusahaan otomotif di Indonesia, menegaskan pihaknya mampu menyediakan kebutuhan Agrinas. Ketua Gaikindo Putu Juli Ardika bilang anggotanya bahkan bisa memproduksi hingga 400.000 unit kendaraan niaga per tahun.

Ada 7 produsen mobil dalam negeri yang bisa memasok pikap dan truk di dalam negeri, yakni PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor IndonesiP, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor (Mitsubishi Fuso), PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Astra Daihatsu Motor.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kementerian Perindustrian. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita bahkan menegaskan kendaraan pikap produksi dalam negeri sangat kompetitif dibandingkan produk impor dan telah mampu memenuhi kebutuhan operasional di berbagai wilayah dengan kondisi infrastruktur jalan yang beragam.

Bunuh industri otomotif

Tidak hanya klaim kosong, langkah Agrinas disebut berisiko mematikan industri otomotif Indonesia.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ucap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam pernyataan di Jakarta.

Saleh menjelaskan impor pikap dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik. Industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat.

Picu PHK

Kebijakan impor ratusan ribu unit kendaraan niaga dari India itu diputuskan di waktu yang ngawur. Putu mengatakan saat ini industri otomotif sedang berjuang keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat penurunan permintaan pasar dalam negeri selama beberapa tahun belakangan.

Karenanya lebih baik jika pengadaan ratusan ribu unit pikal dan truk itu diserahkan ke perusahaan-perusahaan otomotif lokal.

"Sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negeri yang ada serta menghindari terjadinya pengurangan tenaga kerja yang saat ini berpotensi cukup tinggi," kata Putu Juli.

Kekhawatiran senada juga disampaikan Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), yang mengatakan tingkat utilisasi produksi industri komponen dalam negeri masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen dan karenanya kebijakan impor ini akan berakibat fatal ke tenaga kerja.

PIKKO menekankan importasi ini tidak hanya merugikan pabrikan besar namun juga mengancam penghidupan sekitar 6.000 tenaga kerja yang bergantung pada rantai pasok komponen otomotif. Sektor industri kecil dan menengah atau IKM telah membuktikan kemampuannya sebagai pemasok tier dua dan tiga bagi kendaraan roda dua maupun roda empat di Indonesia.

"Rencana impor ini akan memberikan dampak ekonomi yang buruk terhadap ekosistem otomotif nasional yang saat ini kondisinya masih lesu," kata Ketua PIKKO Rosalina Faried.

Tidak nasionalis

Lebih jauh, anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mempertanyakan rencana impor kendaraan niaga India tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan, apakah program ini sesuai dengan semangat nasionalistik dan selaras dengan Konstitusi.

"Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto?" tanya Gobel.

Gobel menilai langkah impor tersebut berpotensi bertentangan dengan agenda prioritas pemerintah, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja dan penguatan industrialisasi nasional.

"Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Astacita, bahkan melanggar Astacita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain," tegas dia.

Kekhawatiran serupa juga diajukan Anggota DPR Ahmad Iman Sukri.

"BUMN harus berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan dan orang tertentu," kata Ahmad.

Potensi kerugian ekonomi

Di sisi lain, Direktur EksekutifCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan rencana impor ini berpotensi merugikan negara Rp 39 triliun.

Hasil studi Celios menunjukkan kerugian dari impor mobil India untuk KDMP itu berasal dari multiplier effect, karena jika produksi maka ada potensi keuntungan ekonomi dari pabrik, bengkel, hingga industri suku cadang.

Adapun potensi kerugian itu muncul saat Celios membandingkan rencana impor dengan jika Agrinas menggunakan pikap Daihatsu Gran Max buatan Indonesia, yang sangat laris di pasaran.

Batalkan Impor Pikap & Truk India

Saleh meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana "ngawur" Agrinas mengimpor kendaraan niaga dari India. Kebijakan itu, kata dia, melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” Saleh

Kadin juga menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik. Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan telah mengirimkan pesan kepada pemerintah agar rencana besar tersebut ditunda untuk sementara waktu. Ia menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan karena presiden saat ini masih berada di luar negeri.

Keputusan strategis terkait impor dalam jumlah besar tersebut harus menunggu kepulangan dan arahan langsung dari Presiden.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Dasco menekankan bahwa Presiden nantinya akan melakukan evaluasi mendalam, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum memutuskan langkah impor tersebut.