- DPR meminta penundaan rencana impor 105.000 mobil pikap dari India sampai Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia.
- Sebanyak 200 unit pikap tahap awal telah tiba di pelabuhan Indonesia untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.
- Kadin mendesak pembatalan impor senilai Rp24,66 triliun tersebut karena industri otomotif lokal mampu memenuhi kebutuhan armada pemerintah.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, rencana impor mobil niaga atau pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih sebaiknya ditunda.
Permintaan itu menyusul rencana Kementerian Koperasi yang ingin mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India untuk kebutuhan operasional Kopdes Merah Putih.
Langkah ini diambil menyusul gelombang kritik dari pelaku industri dalam negeri serta absennya Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
Menurut Dasco, keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup industri nasional dan anggaran negara dalam jumlah jumbo ini harus menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri.
"Rencana impor ini harus ditunda dulu, sudah saya sampaikan ke pemerintah. Sebabnya, presiden masih di luar negeri," kata Dasco, Senin (23/2/2026).
Menanti Evaluasi Presiden dan Nasib Produk Lokal
Penundaan ini bukan sekadar urusan teknis keberadaan Presiden di Tanah Air, melainkan juga menyangkut substansi keberpihakan pemerintah terhadap industri manufaktur domestik.
Dasco menjelaskan, Presiden Prabowo nantinya akan melakukan kajian mendalam mengenai urgensi impor tersebut dibandingkan dengan potensi optimalisasi produksi pabrikan otomotif di Indonesia.
Publik dan pelaku usaha kini menanti bagaimana kebijakan ini akan dieksekusi. Dasco meyakini bahwa sekembalinya dari luar negeri, Presiden akan mendengarkan berbagai masukan, terutama dari sisi kesanggupan industri otomotif lokal dalam memenuhi kebutuhan armada KDKMP.
Baca Juga: Agrinas Impor Pikap dari India, Resep Jitu Matikan Industri Otomotif Indonesia?
"Sepulang dari tugas kenegaraan, presiden tentu akan membahas detail soal impor itu. Tentu presiden meminta pendapat serta menghitung kesiapan perusahaan dalam negeri," kata Dasco.
Kehati-hatian ini dipandang perlu agar program pemberdayaan ekonomi desa melalui KDKMP tidak justru mencederai sektor industri lain yang sedang berupaya tumbuh.
"Sudah kami sampaikan, ditunda dulu," kata Dasco.
Detail Proyek Impor dan Skema Pembiayaan Fantastis
Proyek yang dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik KDKMP ini sejatinya memiliki skala yang sangat masif.
Berdasarkan rencana awal, sebanyak 105.000 unit kendaraan niaga akan diimpor dari dua pabrikan besar India, yakni Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dan Tata Motors.
Rinciannya mencakup 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Meski rencana penundaan baru saja disuarakan, diketahui sebanyak 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah mendarat di pelabuhan Indonesia sebagai bagian dari pengiriman tahap awal.
Dari sisi fiskal, proyek ini melibatkan skema pembiayaan yang cukup kompleks. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat memaparkan bahwa pendanaan awal akan dikucurkan oleh bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun, beban jangka panjang akan ditanggung oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Kemenkeu direncanakan akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut dengan nilai mencapai Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.
Protes Keras Kadin
Langkah pemerintah ini tidak berjalan mulus di mata para pemangku kepentingan industri.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadi pihak paling vokal yang meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana impor senilai Rp24,66 triliun tersebut.
Kadin menilai, keputusan mendatangkan kendaraan dalam bentuk completely built up (CBU) dari luar negeri adalah langkah mundur bagi penguatan struktur ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, menyatakan bahwa industri otomotif nasional saat ini dalam kondisi sangat siap dan sanggup untuk menyediakan kebutuhan mobil pikap bagi program pemerintah mana pun.
Impor secara besar-besaran dianggap akan memutus rantai nilai ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati oleh tenaga kerja dan vendor-vendor komponen di dalam negeri.
"Kami meminta presiden membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga. Itu pernyataan kami setelah menerima masukan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi," kata Saleh Husin.
Saleh menekankan, Indonesia telah bekerja keras menarik investasi asing untuk membangun basis produksi otomotif di dalam negeri.
Memberikan karpet merah bagi produk impor di tengah upaya swasembada industri dianggap sebagai langkah yang kontradiktif.
“Mengimpor mobil CBU sama saja membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” jelas Saleh.
