- Pada Februari 2026, PT Agrinas Pangan Nusantara mengonfirmasi impor 105.000 kendaraan India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
- Kendaraan yang diimpor mencakup puluhan ribu unit mobil pikap dan truk dari pabrikan Mahindra dan Tata Motors.
- KPK mengawasi ketat pengadaan ini dengan mengimbau kepatuhan prosedur demi mencegah tindak pidana korupsi dan pengondisian vendor.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi khusus terhadap rencana besar pengadaan kendaraan bermotor yang melibatkan produsen otomotif asal India.
Lembaga antirasuah tersebut secara resmi mengimbau agar rencana pengadaan sebanyak 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Langkah ini menjadi sorotan publik mengingat skala pengadaan yang sangat masif dan melibatkan anggaran negara melalui perusahaan perseroan.
KPK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa guna menghindari potensi kerugian negara di masa mendatang.
"KPK mengimbau agar setiap pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan program-program pemerintah dilakukan secara taat prosedur untuk memitigasi adanya penyimpangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, sebagaimana dilansir Antara, Senin (23/2/2026).
Pernyataan tersebut merespons dinamika yang berkembang mengenai mekanisme penunjukan penyedia barang dalam proyek strategis ini.
KPK menilai bahwa ketaatan pada prosedur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejak fase perencanaan.
Selain masalah prosedur administrasi, KPK juga menyoroti aspek teknis terkait pemilihan unit kendaraan.
Budi Prasetyo mengingatkan agar kendaraan yang menjadi objek pengadaan, dalam hal ini mobil-mobil pabrikan India seperti Mahindra dan Tata Motors, harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan lapangan di tingkat desa atau kelurahan.
"Termasuk penentuan spesifikasi yang juga harus sesuai dengan kebutuhan, untuk mencegah adanya praktik pengondisian barang ataupun penyuplainya," katanya.
KPK memandang bahwa ketidaksesuaian spesifikasi seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik pengondisian vendor tertentu.
Oleh karena itu, pengawasan internal maupun eksternal menjadi krusial dalam setiap tahapan proses pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Budi menegaskan bahwa unsur pengawas memiliki peran vital untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penentuan mitra kerja sama internasional tersebut.
Polemik ini mencuat setelah muncul dugaan penunjukan langsung terhadap dua produsen otomotif raksasa asal India oleh Agrinas.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini direncanakan akan menyerap ratusan ribu unit kendaraan untuk mendukung operasional di berbagai wilayah Indonesia.
TERPOPULER
