Narasi Swasembada Pangan di Balik Bayang-Bayang Impor Beras Amerika

Suara.com - Di atas podium Panen Raya Kertamukti pada Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto dengan lantang memproklamasikan kemenangan besar: Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Namun, hanya berselang hitungan minggu, narasi kedaulatan tersebut diuji oleh kenyataan pahit di atas kertas diplomatik.

Melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Jakarta dan Washington, gerbang pelabuhan nasional kembali bersiap menyambut ribuan ton beras dan ratusan ribu unit unggas dari Negeri Paman Sam.

Pemerintah memang berdalih bahwa volume ini "tidak signifikan". Namun, di balik angka desimal yang kecil, tersimpan dilema besar antara menjaga hubungan dagang dengan Donald Trump atau memegang teguh marwah kemandirian pangan.

Impor Beras "Khusus" di Tengah Surplus Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengonfirmasi alokasi impor beras sebesar 1.000 ton dari AS. Meskipun secara statistik angka ini hanya 0,00003% dari total produksi nasional yang mencapai 34,69 juta ton, kebijakan ini tetap memicu polemik tajam.

• Dalih Pemerintah: Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menekankan bahwa yang didatangkan adalah beras "klasifikasi khusus" untuk segmen terbatas, bukan konsumsi massa. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bahkan berani membantah kabar yang menyebut Indonesia mengimpor beras dari Amerika Serikat.

“Ekspor! Indonesia ekspor beras, bukan impor. Impor tidak ada satu butir pun." - Zulkifli Hasan

“Ekspor! Indonesia ekspor beras, bukan impor. Impor tidak ada satu butir pun. Jadi tanggal 28, kita akan ekspor ke Arab Saudi 2.280 ton. Impor nol, tidak ada,” kata Zulhas saat berada di SMP 2 Muhammadiyah Kota Malang, Selasa (24/2/2026) lalu.

Paradoks Data: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indonesia sejatinya sedang "di atas angin". Dengan proyeksi produksi 34,76 juta ton dan konsumsi hanya 31,1 juta ton pada 2026, Indonesia memiliki surplus besar ditambah cadangan carry over 12,4 juta ton.

Baca Juga: Gen Z Terjepit 'Sandwich Generation' Begini Strategi Prudential Siapkan Dana Mapan

Keputusan mengimpor beras—meski hanya 1.000 ton—setelah absen selama lima tahun dari pasar AS, memancing kritik mengenai urgensi kebijakan tersebut di tengah klaim gudang Bulog yang penuh sesak (4,2 juta ton).

Ekspansi "Live Poultry" dan Dominasi Bahan Baku Olahan

Sektor peternakan tak luput dari klausul resiprokal ini. Indonesia berencana memboyong 580.000 ekor Grand Parent Stock (GPS) ayam senilai US$17-20 juta.

Pemerintah menyebut, impor GPS mendesak karena fasilitas pembibitan sumber genetik utama ini belum tersedia di dalam negeri.

Bahkan, industri makanan olahan dalam negeri juga akan disuplai oleh mechanically deboned meat (MDM) asal AS dengan volume fantastis: 120.000 hingga 150.000 ton per tahun.

Selain itu, pintu impor untuk potongan ayam seperti leg quarters dan dada tetap terbuka lebar, selama memenuhi standar teknis dan kesehatan hewan.

Antara Diplomasi dan Nasib Peternak

Direktur Program Indef, Eisha M. Rachbini, melihat kebijakan ini sebagai langkah kontradiktif terhadap semangat Asta Cita.

Eisha berpendapat, masuknya produk agrikultur AS berisiko merusak stabilitas harga domestik dan menekan kesejahteraan petani serta peternak lokal yang baru saja merayakan "kemerdekaan" pangan.

Hal ini di-amin-i Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang menyebut, rencana impor 1.000 ton beras dari AS bisa mengganggu program swasembada beras Indonesia yang selama ini digaungkan pemerintah.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Prof. Trubus Rahardiansah mengingatkan agar publik melihat konteks yang lebih luas. Ia menilai pemerintah sedang melakukan upaya penyelamatan industri padat karya.

"Latar belakangnya adalah kebijakan unilateral AS pada April 2025 yang mengancam tarif 32% terhadap ekspor kita. Pemerintah memilih negosiasi melalui ART daripada perang tarif (retaliasi) yang bisa memicu PHK massal," jelas Trubus.

Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump tidak tinggal diam setelah Mahkamah Agung (MA) AS memblokir skema tarif impornya pekan lalu.

Laporan terbaru dari The Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (23/2/2026) mengungkapkan bahwa gedung putih kini sedang menjajaki mekanisme hukum baru guna memastikan kebijakan proteksionisme tersebut tetap berjalan.

Kali ini, Trump berencana menggunakan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962. Klausul ini memberikan wewenang luas kepada Presiden untuk membatasi impor jika dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

Jika mekanisme ini disahkan, sejumlah sektor strategis diprediksi akan terkena dampak kenaikan biaya masuk, antara lain:

1. Infrastruktur & Industri: Baterai skala besar, besi cor, pipa plastik, bahan kimia industri, serta peralatan jaringan listrik dan telekomunikasi.
2. Teknologi Tinggi: Semikonduktor, drone, robot industri, dan polisilikon untuk panel surya.
3. Kesehatan: Industri farmasi.

Langkah ini diambil setelah MA membatalkan tarif sebelumnya yang didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Trump sempat mengecam putusan tersebut sebagai hal yang "konyol" dan meresponsnya dengan memerintahkan bea masuk sementara sebesar 15 persen untuk seluruh negara mitra dagang.

Meski kini belum dapat dipastikan apakah status tarif 15% berlaku bagi Indonesia, dengan ketentuan kesepakatan 0% dihapus atau justru sebaliknya, janji bahwa "tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik" kini dinanti pembuktiannya di lapangan.

Sebab, bagi petani dan peternak di pelosok nusantara, satu ton beras impor tetaplah sebuah saingan di pasar mereka sendiri.