- Badan Gizi Nasional percepat sertifikasi SLHS di 8 wilayah untuk jamin keamanan pangan MBG.
- 500 penjamah makanan per hari ikuti Bimtek standar higiene dapur Satuan Pelayanan Gizi.
- Pemerintah tegaskan kualitas Program MBG wajib penuhi standar sanitasi dan operasional.
Suara.com - Badan Gizi Nasional bergerak cepat menjamin keamanan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan, pemerintah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan sekaligus percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) secara serentak di delapan wilayah strategis, 7–8 Maret 2026.
Kegiatan yang diikuti 500 peserta per hari ini tersebar di delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), mulai dari Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, hingga Jember. Peserta terdiri dari garda terdepan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kepala satuan, pengelola, hingga juru masak.
Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran menegaskan, kualitas gizi tidak hanya soal bahan baku, tapi juga proses di dapur.
"Standar keamanan pangan harus diterapkan menyeluruh. Melalui Bimtek ini, kita pastikan seluruh petugas memiliki kompetensi dan kesadaran tinggi dalam mengelola dapur SPPG," ujar Suardi saat membuka acara secara hybrid.
Senada dengan Suardi, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni menekankan bahwa SLHS bukan sekadar formalitas administratif. Sertifikat ini adalah komitmen nyata bahwa makanan yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar aman dan sehat.
"Ini langkah awal membangun mekanisme pendampingan berkelanjutan. Kita ingin pengurusan SLHS berlanjut hingga penerapan konsisten di lapangan, sehingga tata kelola dapur SPPG semakin kuat," jelas Nurjaeni.
Apresiasi juga datang dari para Kepala KPPG di daerah. Mereka menilai langkah ini krusial agar program MBG tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga terjamin dari sisi higienitas. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan tenaga kesehatan menjadi kunci utama agar program prioritas ini menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat.
