- Menteri ESDM Bahlil menepis isu krisis batu bara di PLTU yang mengancam keandalan listrik menjelang Idul Fitri.
- Stok batu bara seluruh PLTU, termasuk IPP, dilaporkan rata-rata mencapai 14 hari pasokan, memenuhi standar minimal.
- Perusahaan wajib penuhi DMO domestik sebelum ekspor, karena batu bara dianggap aset negara untuk kepentingan nasional.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menepis isu krisis batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disebut berdampak terhadap keandalan listrik nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Dia mengungkap, stok batubara di seluruh PLTU rata-rata mencapai 14 hari atau days of cover (DOC), baik untuk pembangkit milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP).
"Saya juga mendapat laporan dari media bahwa seolah-olah batu bara kita untuk PLTU ini katanya sudah menipis. Kami laporkan untuk seluruh PLTU PLTU yang ada baik IPP maupun punya PLN ketersediaan batu bara sekarang rata-rata di 14 hari," kata Bahlil saat sidang paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, angka tersebut masih di batas standar minimal nasional. Dia pun mengungkap bahwa perusahaan tambang saat ini diwajibkan memasok stok batubara untuk kebutuhan dalam negeri, sebelum melakukan ekspor.
"Sekarang perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah memberikan RKAB kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi maka tidak kita keluarkan izin ekspor," ujarnya.
Untuk itu, Bahlil memastikan keandalan listrik secara nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan aman.
"Jadi artinya apa, orientasi kita adalah kebutuhan domestik. Jadi ini juga mungkin jari-jari yang terlalu pintar memainkan kata-kata bahwa seolah-olah kita krisis batubara itu, mohon maaf, itu enggak benar," tegas Bahlil.
Di samping itu guna mempertegas kewajiban untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), Bahlil saat ini tengah menyusun Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri sisanya baru kita ekspor. Kalau tidak, karena batu bara itu barang milik negara, bukan barang milik perusahaan. Pengusaha kayaknya kita kasih konsesi, tapi isinya itu punya negara, jadi orientasinya untuk negara," bebernya.
TERPOPULER
