Purbaya Janjikan Bonus ke Pegawai Kemenkeu Jika Tax Ratio Capai 11%, Minta Langsung ke Prabowo

Dicky Prastya

Minggu, 15 Maret 2026 | 09:00 WIB
Purbaya Janjikan Bonus ke Pegawai Kemenkeu Jika Tax Ratio Capai 11%, Minta Langsung ke Prabowo
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melantik jajaran pejabat Kemenkeu, Selasa (10/3/2026). [Screenshot YouTube Kemenkeu]
baca 10 detik
  • Menteri Keuangan menjanjikan bonus bagi pegawai Kemenkeu jika rasio pajak mendekati 11 persen tahun depan.
  • Bonus tersebut dijanjikan akan diminta langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto oleh Menteri Keuangan.
  • Peningkatan penerimaan negara akan dilakukan melalui pemanfaatan Coretax dan digitalisasi Bea Cukai.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan bonus kepada para pegawai Kementerian Keuangan apabila rasio pajak atau tax ratio naik mendekat 11 persen tahun depan.

Bahkan ia menjamin ke para bawahannya untuk meminta bonus langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto jika rasio penerimaan pajak mencapai target 11 persen.

"Kalau income-nya naik dengan bagus, lets say tax ratio ke kita tahun depan bisa naik mendekati 11 persen, saya akan minta bonus ke Pak Presiden supaya anda semua dapat bonus dari pimpinan negara ini," katanya ke para jajaran pegawai Kemenkeu, dikutip Minggu (15/3/2026).

Menkeu Purbaya sendiri berambisi meningkatkan penerimaan negara, baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Untuk pajak, Purbaya akan memanfaatkan Coretax. Ia puas setelah menerima laporan kalau kinerja platform milik DJP itu sudah naik 30 persen dibanding tahun lalu.

Sementara untuk Bea Cukai, Purbaya juga bakal menerapkan digitalisasi untuk meminimalisir kongkalikong antara petugas dengan pelaku usaha. Dengan begitu maka kebocoran penerimaan negara bisa diminimalisir.

"Kita akan galakkan digitalisasi di mana kita hindarkan pertemuan langsung dengan para pelaku usaha. Sehingga kita enggak ada kebocoran-kebocoran lagi. Sehingga enggak ada tuh safe room, safe house dan lain-lain," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio perpajakan pada tahun 2025 hanya sebesar 9,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini turun dari 2024 yang mencapai 10,08 persen.

Tercatat PDP 2025 mencapai Rp 23.821,1 triliun. Sedangkan penerimaan pajak tahun 2025 hanya Rp 2.217,9 triliun.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi

Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi

Bisnis | Sabtu, 14 Maret 2026 | 21:37 WIB

Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha

Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha

Bisnis | Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:15 WIB

Prabowo: Kita Bersyukur Saat Ini Aman, Pemerintah Jaga Defisit APBN Tidak Bertambah

Prabowo: Kita Bersyukur Saat Ini Aman, Pemerintah Jaga Defisit APBN Tidak Bertambah

Bisnis | Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:49 WIB

Jika Prabowo-DPR Sepakat, Purbaya Siap Naikkan Defisit APBN 3 Persen

Jika Prabowo-DPR Sepakat, Purbaya Siap Naikkan Defisit APBN 3 Persen

Bisnis | Jum'at, 13 Maret 2026 | 22:44 WIB

Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah

Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah

News | Jum'at, 13 Maret 2026 | 20:10 WIB

Prabowo Minta Pengusaha Batu Bara dan Kelapa Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional

Prabowo Minta Pengusaha Batu Bara dan Kelapa Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional

News | Jum'at, 13 Maret 2026 | 18:54 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×